HETANEWS

Menanti Kejari Simalungun Terbitkan Sprindik Kasus KM Sinar Bangun

Simalungun, hetanews.com- Pengusutan kasus dugaan penyelewengan dana penanggulangan korban Kapal Motor (KM) Sinar Bangun, seolah jalan ditempat.

Hingga hari ini, Selasa (13/11/2018), belum ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kendati Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, telah memanggil dan memeriksa oknum pejabat yang diduga terlibat.

Tidak tanggung-tanggung, jumlah dana yang dialokasikan dalam tragedi kemanusiaan yang merenggut 164 orang itu, hampir mencapai Rp5 Milyar.

Hal itu sesuai dengan data yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), dalam orasinya sekitar 2 pekan lalu.

Namun disayangkan, harapan akan terkuaknya fakta hukum atas dugaan penyelewengan dana tersebut tidak kunjung menemui titik terang. Padahal, petunjuk yang dimiliki pihak Kejari Simalungun dinilai sudah terlalu jelas, untuk segera menetapkan tersangka-tersangka penyalahgunaan wewenang yang masuk dalam kategori korupsi.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Simalungun, Rendra Pardede, dalam pemberitaan sebelumnya, juga belum dapat memberikan keterangan terperinci, mengenai hasil pemeriksaan belasan oknum, di jajaran Pemkab Simalungun, berikut saksi-saksi.

Bila mengacu pada asas tujuan hukum, salah satu point yang patut diperhatikan Kejari Simalungun ialah kepastian hukum. Dimana kepastian hukum dapat ditemukan dengan peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atau Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), seperti apa yang ditegaskan dalam UU No 8 Tahun 1981.

Baca juga: 2 PNS BPBD Simalungun Diperiksa Jaksa

Praktisi hukum, Albert Aris, dalam paparannya seperti yang dikutip melalui hukumonline.com, menuliskan, penyidik tidak harus menetapkan tersangka dalam pemeriksaan, namun sebagai produk kepastian hukum atas tindakan penyidik untuk menemukan tersangka.

"Dengan dikeluarkannya Sprindik dan SPDP oleh pejabat yang berwenang (biasanya atasan penyidik), belum tentu sudah memuat penetapan tersangka atas seseorang, karena esensi dari penyidikan adalah upaya penyidik mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Penetapan tersangka biasanya ditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain, misalnya melalui Surat Penetapan Tersangka atau Surat Panggilan Tersangka," Tulis Aris.

Persoalannya ialah, Kejari Simalungun belum dapat mengemukakan dasar pemanggilan pihak terkait, apakah proses penyelidikan ataupun penyidikan. Apakah dalam kurun waktu 3 minggu, pihak Kejari Simalungun belum juga dapat menemukan bukti permulaan untuk menetapkan tersangka?

Sementara fakta lainnya, aliran dana itu patut diduga sudah jelas alokasinya, termasuk rincian dana yang diterima.

Kapan Kejari Simalungun melalui Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun menerbitkan SPDP atau Sprindik untuk kasus penyelewengan dana kemanusiaan ini?

Penulis: pranoto. Editor: gun.