HETANEWS

Terkait PKS PT. SBSJJ, Wagubsu Perintahkan Staf Ahli: Kita Tegakkan Aturan

Wagubsu, H. Musa Rajekshah, M.Hum memberi penjelasan terkait polemik PKS PT. SBSJJ yang diyakini menyerobot kawasan hutan negara di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. (foto/dvd)

Medan, hetanews.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akhirnya mengambil tindakan terkait polemik pabrik kelapa sawit milik (PKS) PT. Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ) di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Musa Rajekshah, M.Hum dengan tegas akan menegakkan aturan atas dugaan penyerobotan kawasan hutan negara yang dilakukan PT. SBSJJ.

"Kalau memang itu wilayah hutan dan secara aturan itu salah akan kita proses untuk tegakkan aturan," tegas Musa Rajekshah yang ditemui hetanews.com di gedung DPRD Sumut, Senin (12/11/2018).

Pria yang akrab disapa Ijeck tersebut bahkan langsung menginstruksikan staf ahlinya, Zonny Waldi untuk memastikan informasi penyerobotan hutan yang dilakukan PT. SBSJJ. 

Dugaan penyerobotan kawasan hutan oleh PT. SBSJJ ini terungkap dalam peta SK Menhut 579 pengganti SK 44. Dimana lokasi berdirinya PKS PT SBSJJ masih berada di kawasan hutan atau tidak termasuk dalam eks HTI. Diperkuat informasi yang diperoleh dari sumber di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) Simalungun. 

Dimana ia menyebut PKS PT SBSJJ masih masuk dalam kawasan hutan milik negara. Pun begitu, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Rakyat (PUPPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Pangulu Nagori Buntu Bayu bersama Camat Hatonduhan, tetap menerbitkan rekomendasi. 

Baca juga: Ada Kelalaian Pemkab Simalungun di Hutan Register 18?

Rekomendasi yang diterbitkan merupakan salah satu persyaratan untuk pengurusan penerbitan izin perindustrian dan perdagangan, izin pemukiman, pertanian (perkebunan). 

Namun, saat pengajuan penerbitan izin di Dinas BPMPPT, pihak PT SBSJJ ternyata tidak melampirkan sertifikat tanah. Ketika itu sertifikat tanah lokasi berdirinya PT SBSJJ disebut sedang dalam pengurusan.

Baca juga: LSM Agresi Desak Poldasu Segera Proses PT SBSJJ

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Agresi) kemudian melaporkan permasalahan ini ke Polda Sumut dengan surat bernomor 033/Agresi/IX/2018. PT. SBSJJ dinilai telah melakukan pelanggaran Pasal 50 ayat 3 dan Pasal 78 ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Penulis: david. Editor: anto.