HETANEWS

DPRD Sumut Minta Dinas Kehutanan Laporkan PT. SBSJJ ke Kementerian, Ini Reaksi Halen Purba

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Aripay Tinambunan. (foto/dores)

Medan, hetanews.com - DPRD Sumut meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menindaklanjuti dugaan penyerobotan kawasan hutan negara yang dilakukan PT. Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ) lewat pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS).

Perlu diketahui, PKS yang dikelola PT. SBSJJ belakangan diketahui menggunakan 3.4 hektar lahan hutan register 18 yang terletak di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Dimana lahan itu masuk pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT).

Seyogianya, HPT hanya dapat dimanfaatkan untuk tanaman kehutanan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun oleh PT. SBSJJ, kawasan itu justru digunakan untuk pengolahan Crude Palm Oil (CPO) mentah. Ditambah lagi, dalam pengurusan izin, PT. SBSJJ tidak melampirkan sertifikat tanah, hanya bermodal rekomendasi dari sejumlah dinas di Pemkab Simalungun. 

Baca juga: Ada Kelalaian Pemkab Simalungun di Hutan Register 18?

Tak pelak, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Aripay Tinambunan dengan tegas meminta Pemprovsu mengambil tindakan tegas. "Semua penguasaan kawasan hutan harus ditindak. Peraturan sangat tegas untuk itu," tulis Aripay Tinambunan kepada hetanews.com melalui aplikasi WhatsApp (WA), Jumat (9/11/2018).

Baca juga: Ada 3,4 Hektar Lahan PT. SBSJJ Berada di Atas Hutan Register 18

Menurut Aripay Tambunan, penguasaan kawasan hutan telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Dan dalam Perpres itu, pembangunan PKS tidak dibenarkan di kawasan HPT.

"Artinya dalam hal ini permasalahan sudah teridentifikasi. Tinggal mengambil langkah tindakan. Eksekusi ada di eksekutif. Pemprovsu melalui Dinas Kehutanan, harus melaporkan ke Menteri Kehutanan agar kementrian bertindak. Sembari Dinas Kehutanan Provinsi mengusulkan agar hak keperdataan masyarakat dapat terlindungi atau rakyat biasa.

Baca juga: Dilapor Terkait 'Kecurangan' Lokasi Tanah PT SBSJJ, Poldasu Bungkam

Selanjutnya, hetanews.com mendatangi kantor Dinas Kehutanan Sumut di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Dari staf yang ditemui mengatakan jika Kadis Kehutanan Sumut, Halen Purba sedang ada tamu. Setelah satu jam menunggu, wartawan Anda pun menghubungi Halen Purba di nomor selulernya.

Begitu tersambung, hetanews.com pun menyanyakan tindakan yang akan dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi terkait penyerobotan yang dilakukan PT. SBSJJ tersebut. Namun Halen Purba hanya menjawab singkat.

"Kan saya sudah bilang kemarin samamu, masih dalam  proses," ucap Halen Purba yang langsung menutup panggilan.

Penulis: dores. Editor: anto.