HETANEWS

Ada Kelalaian Pemkab Simalungun di Hutan Register 18?

Peta Hutan Register 18 sesuai SK 579/Menhut- II/2014.

Simalungun,hetanews.com- Indikasi adanya kelalaian pemerintah daerah dalam menerbitkan izin pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ), kian menguat.

Persoalan kordinasi antara Pemkab Simalungun dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar, patut menimbulkan pertanyaan besar.

Pasalnya, kawasan hutan register 18 yang diketahui berada di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, dari dahulu hingga kini, tengah dalam polemik tak berkesudahan, dimana terdapat eksploitasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) secara masif dan terstruktur.

HPT yang seyogyanya, diperuntukkan perhutanan sosial dengan jenis tanaman keras, seperti mahoni atau jati, kini fungsinya berubah menjadi perkebunan kelapa sawit milik korporasi dan masyarakat.

Rentetan masalah hutan register 18 yang sempat terpendam lama, kembali muncul ke permukaan, menyusul adanya dugaan pendirian salah satu PKS di atas kawasan hutan.

Tidak tanggung-tanggung, 3.4 hektar lahan hutan HPT register 18 dijadikan kawasan pengolahan Crude Palm Oil (CPO) mentah.

Kepala UPT KPH Wilayah II Pematangsiantar, Joner Sipahutar, mengaku kecolongan atas eksploitasi kawasan hutan, di bawah pengawasannya.

Baca juga: Ada 3,4 Hektar Lahan PT. SBSJJ Berada di Atas Hutan Register 18

"Dengan luasnya wilayah kerja saya, saya awalnya sampai tidak tahu ada kawasan hutan yang dipakai untuk bangunan pabrik. Saya baru mengetahui itu sejak ramai dibincangkan di media massa,"ujarnya.

Disisi lain, terungkap fakta adanya izin yang dimiliki PT SBSJJ dari sejumlah dinas di Pemkab Simalungun. Diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan sejumlah dinas lainnya.

Latif Rasyidi Sinaga, mahasiswa pegiat lingkungan kepada hetanews.com, Jumat (9/11/2018), menuturkan, kawasan HPT seharusnya dikembalikan sesuai dengan fungsinya.

"Perkebunan sawit bukanlah tanaman hutan, dan jika HPT dimanfaatkan, maka perlu dijadikan statusnya kawasan perhutanan sosial dengan melalui izin KPH Wilayah II Pematangsiantar," tuturnya.

Sambungnya, di kawasan HPT juga tidak dapat didirikan pabrik ataupun aktifitas industri. Karena hanya dapat dimanfaatkan untuk tanaman kehutanan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Sedangkan tanaman sawit pun tidak bisa ditanam, apalagi sampai ada aktivitas industri didalamnya yang sudah beroperasi di sebagian areal HPT, lalu kenapa izinnya diterbitkan,"terangnya.

Penulis: pranoto. Editor: gun.