Thu 15 Nov 2018

Soal PT SBSJJ, Joner : Saya Tidak Ada Hubungan Apa-apa

Joner Sipahutar didampingi 2 orang Kepala Bidangnya, saat ditemui hetanews.com, Kamis (8/11/2018). (foto/tim)

Simalungun,hetanews.com- Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar, Joner Sipahutar, mengaku akan senantiasa terbuka kepada awak media, terkait hutan register 18, di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.

Hal itu disampaikannya, menanggapi konfirmasi wartawan, perihal polemik PT Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ) yang disinyalir melanggar ketentuan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kendatipun dirinya mengetahui adanya pelanggaran itu, namun ia membantah terlibat dalam pelanggaran, dan membiarkan persoalan itu terjadi berlarut-larut. Menurutnya, segala upaya sudah dilakukan, termasuk menerima kritik dan saran dari berbagai elemen masyarakat.

"Kita sudah menyurati perusahaan, dan membuat surat edaran kepada kepala desa untuk tidak menggunakan lahan register 18, dan terkait dengan perusahaan itu, saya enggak ada hubungan apa-apa pak. Saya terbuka dan tetap mengatakan, memang ada sebagian lahan yang ada di dalam kawasan hutan,"paparnya.

Hal ini juga diamini Melvi Juliawati Sinaga, yang juga menjabat salah satu Kepala Bagian di KPH Wilayah II Pematangsiantar.

"Tidak mungkin kita menghadiri pertemuan dengan KLHK Pusat, dan WALHI juga pernah datang disini audensi dengan kita, terkait masalah hutan register itu, kita akan selalu terbuka," timpalnya.

Joner juga siap menerima saran, terkait langkah apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan polemik hutan register 18.

"Ada sekira 90 persen, hutan itu sudah jadi perkebunan sawit, di kelola masyarakat. Sudah ada PT dan bangunan lain juga. Bagaimana caranya menurut bapak mengentaskan ini, sementara upaya menyurati perusahaan sudah saya lakukan," tanya Joner kepada wartawan.

Baca juga: Ada 3,4 Hektar Lahan PT. SBSJJ Berada di Atas Hutan Register 18

Polemik hutan register 18, faktanya tidak berhenti soal pelanggaran yang diduga dilakukan PT SBSJJ, berdasarkan amatan hetanews.com di lokasi, kemarin. Hutan register 18 yang seyogyanya berstatus Hutan Tanaman Produksi (HPT), telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Ditambah lagi dengan adanya 2 Pabrik Kelapa Sawit yang sudah beroperasi dan 1 pabrik tengah dalam proses pembangunan.

Mungkinkah ada kelalaian pemerintah ?

Saat ditanyakan ini, Joner Sipahutar, menjawab, bahwa sebelum dirinya menjabat kepala UPT KPH Wilayah II, persoalan hutan register 18 sudah ada.

"Masalah sudah ada, mungkin sejak tahun 70 an, dan akhirnya saya yang menanggung karena saat ini menjabat KPH, tapi itu harus saya hadapi," ujarnya.

 

Penulis: pranoto. Editor: gun.