Thu 15 Nov 2018

Ada 3,4 Hektar Lahan PT. SBSJJ Berada di Atas Hutan Register 18

Kepala UPT KPH Wilayah II Pematangsiantar, Joner Sipahutar memberi keterangan kepada hetanews.com, Kamis (8/11/2018).

Simalungun, hetanews.com - Terkait polemik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ), Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Sumatera Utara (Sumut), Joner Sipahutar, meminta seluruh elemen dan lembaga terkait bekerjasama mengentaskan persoalan hutan register 18.

Ditemui dikantornya, Kamis (8/11/2018), Joner memastikan bahwa sebagian lahan PT. SBSJJ berada di kawasan hutan register 18 yang statusnya Hutan Produksi Terbatas (HPT).

"Memang setelah kita lakukan peninjauan, dari 10 hektar lahan itu ada 3,4 hektar di kawasan hutan dan 0,24 hektar di wilayah pabrik," ungkapnya.

Bahkan, selain PT. SBSJJ, ada sertifikat tanah yang telah terbit di atas lahan kawasan hutan. Namun Joner tidak menerangkan persis lokasinya. Hal ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan pihaknya pada Oktober 2017 lalu.

Ditanya upaya hukum yang dilakukan atas pelanggaran tersebut, Joner mengaku telah melayangkan surat kepada pihak PT. SBSJJ, yang menyatakan bahwa lokasi PKS sebagian lahannya berada di atas kawasan hutan.

"Saya sudah layangkan surat pada 11 April 2018 lalu, kepada pihak SBSJJ," ujarnya.

Baca juga: Terkait PKS PT. SBSJJ, Sutrisno: Bisa Dikatakan Penyerobotan Lahan

Ditanya kembali apakah ada kelanjutan upaya hukum yang akan ditempuh KPH Wilayah II Pematangsiantar setelah surat itu dilayangkan? Joner menerangkan pihaknya saat ini mengalami kendala terkait kordinasi dengan instansi lain.

"Hutan register 18 sudah sejak lama beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Bila mau dikembalikan fungsinya tentu bukan hanya PT. SBSJJ saja. Saya membutuhkan bantuan dari instansi lain untuk hal ini," terangnya.

Baca juga: Dilapor Terkait 'Kecurangan' Lokasi Tanah PT SBSJJ, Poldasu Bungkam

Menurut Joner, operasi terpadu dari berbagai instansi terkait, merupakan salah satu solusi apabila kawasan hutan itu akan dikembalikan fungsinya. Pun begitu, pihaknya terus berupaya melaksanakan rekomendasi dari staf ahli Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Koesnadi Wirasapoetra, dalam pertemuan dengan Komite Nasional Persekutuan Gereja Lutheran (KNPGL). Pada kesempatan itu, KLHK menyatakan bahwa hutan register 18 harus kembali fungsinya menjadi HPT.

"Kita terus berupaya untuk itu, dengan melibatkan elemen, kita tetap melakukan monitor," pungkasnya.

Penulis: pranoto. Editor: anto.