HETANEWS

Terkait PKS PT. SBSJJ, Sutrisno: Bisa Dikatakan Penyerobotan Lahan

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan. (foto/dores)

Medan, hetanews.com - Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan menegaskan bila setiap usaha harus memiliki izin juga sertifikasi. 

Hal itu disampaikan menanggapi polemik keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT. Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ) di Nagori Bintu Bayu, Kabupaten Simalungun. 

"Saya sebetulnya belum tahu pasti permasalahan ini. Tapi setiap usaha harus memiliki izin. Ya tidak boleh sesuka hati menggunakan lahan negara. Apa dasar dia (PT. SBSJJ, red) menggunakan tanah negara?" ucap Sutrisno ketika dikonfirmasi hetanews.com, Rabu (7/11/2018).

Kalau tidak ada izin, lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, PT. SBSJJ bisa dikatakan telah melakukan penyerobotan lahan. Untuk itu, Sutrisno meminta Dinas Kehutanan Provinsi untuk proaktif menyahuli laporan masyarakat dan informasi media yang berkembang.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah tampak terkejut ketika diminta tanggapannya atas dugaan penyerobotan kawasan hutan negara yang dilakukan PT. SBSJJ. Pun begitu, dirinya berjanji akan mencari tahu permasalahan yang sebenarnya.

"Saya baru tahu informasi ini. Nanti saya cari tahu ya," janji Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.

Baca juga: Benarkah Sepertiga Bangunan PT. SBSJJ Berdiri di Atas Hutan Negara?

Dugaan penyerobotan kawasan hutan oleh PT. SBSJJ ini terungkap dalam peta SK Menhut 579 pengganti SK 44. Dimana lokasi berdirinya PKS PT SBSJJ masih berada di kawasan hutan atau tidak termasuk dalam eks HTI. Diperkuat informasi yang diperoleh dari sumber di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) Simalungun. 

Dimana ia menyebut PKS PT SBSJJ masih masuk dalam kawasan hutan milik negara. Pun begitu, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Rakyat (PUPPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Pangulu Nagori Buntu Bayu bersama Camat Hatonduhan, tetap menerbitkan rekomendasi. 

Rekomendasi yang diterbitkan merupakan salah satu persyaratan untuk pengurusan penerbitan izin perindustrian dan perdagangan, izin pemukiman, pertanian (perkebunan). 

Baca juga: LSM Agresi Laporkan Dugaan Pelanggaran Hukum PT SBSJJ ke Polda Sumut

Namun, saat pengajuan penerbitan izin di Dinas BPMPPT, pihak PT SBSJJ ternyata tidak melampirkan sertifikat tanah. Ketika itu sertifikat tanah lokasi berdirinya PT SBSJJ disebut sedang dalam pengurusan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Agresi) kemudian melaporkan permasalahan ini ke Polda Sumut dengan surat bernomor 033/Agresi/IX/2018.

 
PT. SBSJJ dinilai telah melakukan pelanggaran Pasal 50 ayat 3 dan Pasal 78 ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

"Iya benar kita sudah melaporkan ke pihak berwajib dan diterima oleh Direktorat Kriminal Khusus (Direkrimsus) Polda Sumut," kata Direktur LSM Agresi, Sukoso Winarto yang ditemui di Polda Sumut, Kamis (1/11/2018).

Baca juga: Dilapor Terkait 'Kecurangan' Lokasi Tanah PT SBSJJ, Poldasu Bungkam

Penulis: dores. Editor: anto.