Medan, hetanews.com-Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia (SHMI) menggelar unjukrasa di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol No.5 bersama para ahli waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X dan para ahli waris Tengku Muhammad Dalik sebagai pemilik hak atas tanah yang digunakan untuk proyek pengadaan Tol Medan-Binjai Seksi I .

Mendatangi gedung DPDD Sumut, SMHI dan para ahli waris menuntut ganti kerugian atas lahan lebih dari 200.000 m2 atau lebih 20 hektare. Namun BPN Sumut dan PUPR c/q PPK TOL Medan-Binjai menentukan pihak lain sebagai penerima ganti kerugian. Selanjutnya pihak ahli waris Amaluddin dan Tengku Muhammad Dalik mengajukan gugatan ke Pengadilan Negri (PN) Medan dengan Reg. Perkara No: 232/Pdt-G/2017/PN Mdn dan Reg. Perkara No: 448/Pdt-G/2017 Mdn. Khusus atas perkara 232 telah dimenangkan ahli waris Sultan Amaluddin sebagaimana putusan tertanggal 18 juli 2018.

Berdasarkan putusan 232 tersebut, amarnya menegaskan bahwa objek sengketa lahan milik para ahli waris Sultan Amaluddin yang terkena tol Medan-Binjai seluas 17,4 hektar. Seluruh ganti kerugian di atas obyek sengketa aquo untuk diserahkan ke pihak penggugat. Sejumlah uang ganti kerugian untuk dititipkan/konsinyasi ke PN Medan.

Menurut koordinator aksi, Jakaria Simbolon, bahwa kenyataannya PUPR. c/q PPK TOL Medan-Binjai dan BPN Sumut atas kewenangannya telah melakukan pembayaran ganti rugi dengan melawan hukum dan tak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Justru PUPR. c/q PPK TOL Medan-Binjai dan BPN Sumut melakukan pelanggaran sebagai berikut. Instansi ini telah membayar sebagian ganti kerugian tersebut kepada pihak yang tidak layak mendapatkannya. Instansi ini telah membayar ganti kerugian yang obyek sengketanya masih dalam proses perkara di pengadilan. Instansi ini bertindak diskriminatif karna adanya kepentingan para 'mafia' tanah di obyek ganti kerugian pengadaan proyek tol Medan-Binjai Seksi I. Tidak melakukan penitipan/konsoyansi ke pengadilan PN Medan atas ganti kerugian pengadaan tol di atas obyek sengketa sebagaimana amar putusan perkara No.232/Pdt-G/2017/PN.Mdn," ucap Jakaria Simbolon.

"Bahwa berdasarkan fakta, kami dikualifikasi sebagai pihak yang berhak atas pengadaan tanah untuk pembangunan tol Medan-Binjai Seksi I di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir berdasarkan pemilik tanah bekas tanah adat sebagaimana tanah grant Sultan produk pemerintahan Swapraja Kesultanan Deli yang telah dikonversi menjadi Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No.90/Dbl.KLD/1960. Hal tersebut berdasarkan Pasal 17 huruf d Perpres No. 30 Tahun 2015," tambah Jakaria.

Massa aksi juga melakukan aksi teatrikal dengan peran pocong sebagai PPK TOL Medan-Binjai dikawal oleh bodyguard yang diibaratkan sebagai mafia tanah.