HETANEWS

Benarkah Ada ‘Tekanan’ yang Dialami Lumuntar Terkait PT SBSJJ?

PT Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya yang berada di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Belakangan Pabrik Kelapa Sawit berkapasitas 30 ton per jam ini menjadi sorotan media, setelah disebut-sebut melanggar ketentuan UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dimana, disinyalir sebagian lahan PT SBSJJ berada di atas kawasan hutan register 18 yang dikuasai negara.

Simalungun,hetanews.com- Lumuntar Saragih, mengaku pernah mendapatkan tekanan dari oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun, dan salah seorang pengurus CV Bona Tani.

Ia menceritakan, tekanan itu terkait PT Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ) yang kini menjadi polemik. Dimana, Lumuntar didatangi seorang anggota DPRD berinisial BUR, untuk diminta mendatangani sebuah surat pernyataan.

"Dia (BUR) datang ke kantor ini, menyuruh saya mendatangani surat pernyataan yang setelah saya baca, isinya merugikan saya dan jabatan saya," ungkapnya.

Ditanya, kapan dan apa isi surat pernyataan yang dimuat dalam surat tersebut? Lumuntar mengaku lupa dan hanya mengingat 2 poin dalam surat itu.

"Saya lupa kapan persisnya mereka datang, tapi dua poin yang saya ingat, pertama didalam surat itu saya harus mengetahui tanah itu dimana letaknya. Kedua, saya harus mengetahui saya harus mengetahui segala kegiatan disitu," ungkapnya.

Lumuntar lantas menolak mendatangani surat yang disodorkan di hadapannya dengan alasan dirinya tidak mau terjerat kasus hukum. Lantaran, menurutnya, isi surat itu berpotensi menyeret namanya ke ranah hukum.

Baca juga: Pangulu Buntu Bayu: Dilaporkan ke Kapolri pun akan Saya Hadapi

"Saya tidak mau tanda tangani itu. Saya tidak tahu apa kegiatan di sana yang akan dilakukan. Sementara saya mengetahui tanah itu kawasan hutan, ini menjebak saya,"bebernya.

Disinggung mengapa dirinya tidak melakukan tindakan hukum, berupa pelaporan ke pihak berwajib, karena mengetahui adanya dugaan pelanggaran UU No 41 Tahun 1999 oleh PT SBSJJ, Lumuntar mengaku tidak berdaya. Dikarenakan faktanya, sejumlah dinas terkait tetap membiarkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berkapasitas 30 ton per jam itu berdiri dan beroperasi hingga kini.

"Apa salah saya selaku pangulu, dimana faktanya dinas terkait memberikan izin untuk mereka. Coba tanya Dinas Kehutanan lah, kenapa ini bisa terjadi, mereka lebih punya kewenangan lebih," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Lumuntar membantah keterlibatan dirinya terkait pendirian PKS PT SBSJJ yang disinyalir sebagian lahannya berada di kawasan hutan register 18.

Masih terdapat fakta-fakta lain yang akan disajikan, terkait wawancara ekslusif  Pangulu Buntu Bayu kepada hetanews.com, Rabu (7/11/2018).

Apa cerita selanjutnya? Mungkinkah ada kekuatan politik dan kekuasaan dibalik berdirinya PKS tersebut?

Penulis: tim. Editor: gun.