HETANEWS

Panitera Muda Perdata PN Medan Diperiksa KPK

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (foto/dian)

Medan,hetanews.com- Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri (PN) Medan, Yusman Harefa dalam perkara suap yang terjadi di PN Medan, beberapa waktu lalu.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dalam pesan WhatsApp-nya kepada wartawan, Selasa (6/11/2018).

"Penyidik hari ini memeriksa dua orang saksi untuk tersangka Tamin Sukardi (swasta) dalam perkara suap kepada Hakim PN Medan, terkait penanganan perkara Tipikor, di Pengadilan Negeri Medan," kata Febri.

Dua orang saksi itu, yakni masing-masing Yusman Harefa, selaku Panitera Muda Perdata PN Medan dan Kennedy NP Sibarani selaku Kabag Hukum dan Pertanahan PTPN II.

"Materi pemeriksaan penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dugaan peran Tamin Sukardi yang lain terkait dengan kasus-kasus lain di PN Medan,"pungkas Febri.

Terpisah, Humas PN Medan, Jamaluddin mengaku tak tahu kalau ada pegawai di PN Medan dipanggil KPK. "Saya belum dapat info. Sebab dari pagi sidang terus. Yang bersangkutan juga belum ada menginfokan ke saya," kata Jamaluddin saat dikonfirmasi di ruangannya. 

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), di gedung PN Medan.

Dalam operasi senyap itu, KPK sempat mengamankan dan memeriksa beberapa pejabat di PN Medan. Namun pada akhirnya KPK hanya menetapkan dua orang pejabat di PN Medan sebagai tersangka. Mereka adalah Hakim Adhoc Tipikor Merry Purba dan Panitera Pengganti, Helpandi.

Dalam kasus ini, Merry, merupakan salah satu anggota majelis hakim yang mengadili perkara korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II dengan terdakwa Tamin Sukardi. KPK menduga Merry menerima suap dari terdakwa untuk memengaruhi putusan.

Baca juga: KPK Kembali Panggil Mantan Ketua Pengadilan Negeri Medan

Dari tangan Helpandi, petugas KPK menemukan uang 130.000 dollar Singapura di dalam amplop cokelat. Uang yang berasal dari Tamin Sukardi itu diduga akan diberikan kepada Merry Purba.

Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, KPK menetapkan Tamin Sukardi dan orang kepercayaannya Hadi Setiawan, sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis: dian. Editor: gun.