Sergai, hetanews.com - Pelaksana proyek pembangunan drainase di Dusun IV Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) melawan peraturan perundangan-undangan. Khususnya UU No. 14 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). 

Hal itu disampaikan Ketua LSM NGO HIDS Sergai, Aswat Sirait kepada hetanews.com, Senin (5/11/2018). Menurut Aswat, pengelola anggaran desa, yang diproritaskan untuk pembangunan desa tidak mengindahkan imbauan Bupati Sergai, Ir. H. Soekirman yang bersama Kemendes PDTT mensosialisasikan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana pembangunan dilakukan secara swakelola dan bergotong royong guna meningkatkan prekomomian desa.

Faktanya, dari informasi di lapangan, pekerjaan tersebut diborongkan pada rekanan yang berasal dari luar Kecamatan Tanjung Beringin. Pantauan hetanews.com di lapangan, tak tampak papan informasi terkait proyek pembangunan drainase tersebut. Sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. 

Hal itu membuat masyarakat tidak mengetahui sumber dana, volume dan lamanya pekerjaan dilakukan. 

Camat Tanjung Beringin, Drs. Zulfikar yang dikomfirmasi melalui telepon selulernya hanya menjawab singkat. "Nanti kita tinjau ke lokasi. Ini saya lagi rapat," ungkap Zulfikar.

Baca juga: Inspektorat Diminta Usut Pekerjaan Drainase Desa Pematang Terang