HETANEWS

Bawaslu Kabupaten Simalungun Perintahkan Ketua Panwaslucam Tolak Segala Bentuk Mobiler

Mobiler baru saat didistribusikan ke salah satu Panwaslucam di Kabupaten Simalungun yang akhirnya diperintahkan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk menolak mobiler itu.

Siantar,hetanews.com- Para Komisioner Bawaslu Kabupaten Simalungun, mengeluarkan instruksi (perintah,red) kepada masing – masing Ketua Panwaslu Kecamatan (Panwaslucam) se Kabupaten Simalungun agar menolak segala bentuk mobiler.

Penegasan Bawaslu Simalungun tersebut, sesuai surat yang dilayangkan kepada para Ketua Panwaslucam bernomor 178/K-Bawaslu-Prov-SU-21/TU.00.01/11/2018, tertanggal 1 Nopember 2018.

Seperti yang dihimpun Hetanews.com, Senin (5/11/2018), bahwa surat tersebut langsung ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Simalungun, Muhammad Choir Nazlan Nasution.

Instruksi menolak mobiler itu, seperti disebutkan pada surat itu, merupakan hasil rapat pleno para Komisioner Bawaslu Kabupaten Simalungun dengan agenda rapat, evaluasi kinerja Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan 1 Nopember 2018, lalu.  

Pada surat itu juga dijelaskan alasan menolak mobiler tersebut, yaitu demi menajaga nama baik lembaga. Dan parahnya lagi, tidak ada koordinasi dilakukan Koordinator Sekretariat dengan Bawaslu Kabupaten Simalungun.      

Menanggapi surat yang sifatnya penting itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun, Muhammad Choir Nazlan Nasution yang dikonfirmasi Hetanews.com, via WhatsApp (WA), Senin petang (5/11/2018), membenarkan ada mengeluarkan surat instruksi kepada Ketua Panwaslucam yang salah pointnya yaitu menolak segala bentuk mobiler.

Dipertegasnya, bahwa perintah itu disepakati kelima Komisioner Bawaslu Kabupaten Simalungun lewat pleno.

“Ya memang ada bang, dari mana informasinya abang dapat. Itu hasil pleno dari kelima komisioner Bawaslu Kabupaten Simalungun,”ujar Muhammad Choir Nazlan Nasution yang saat itu lagi nyetir mobil.

Informasinya yang dihimpun Hetanews.com, bahwa saat ini pihak Rekanan lagi mendistribusikan mobiler yang baru ke masing – masing Panwaslucam se Kabupaten Simalungun.

Parahnya, pengadaan mobiler itu tidak diketahui oleh para Komisioner Bawaslu Kabupaten Simalungun atau hanya kebijakan Koordinator Sekretariat Bawaslu tersebut.

Padahal harusnya, pengadaan mobiler untuk Panwaslucam tersebut merupakan gawean dari pihak Panwaslucam tersebut.   

Dan parahnya lagi, rekanan yang mengadakan mobiler tersebut diduga kuat juga CV yang sama yaitu Gabe Indo Perkasa.

Surat Bawaslu Kabupaten Simalungun yang salah satu pointnya menginstruksikan menolak segala bentuk mobiler yang ditujukan kepada Ketua Panwaslucam se Kabupaten Simalungun. (Foto Screenshot)

Padahal, pengadaan mobiler sebulmnya juga masih bermasalah karena ada indikasi main mata antara  Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun dengan pihak Rekanan.

Apalagi penarikan mobiler yang sebelumnya juga bermasalah, karena hampir lewat dua bulan lamanya dari masa kontrak atau sewa mobiler itu.  

seperti penuturan Abun, selaku penaggungjawab CV Gabe Indo Perkasa, bahwa sesuai kontrak dengan Kepala Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) Kabupaten Simalungun, Rikardo Turnip, bahwa mobiler tersebut, mulai dipakai (dibayar) sejak bulan 11 tahun 2017 hingga 8 Agustus 2018 atau 9 bulan lamanya.

Namun saat dipertegas, berarti masa sewa mobiler itu sudah lewat karena saat ini sudah masuk bulan Oktober 2018, padahal batas kontrak sampai Agustus 2018.

Baca juga: Mobiler Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Simalungun Belum Ditarik, Pintu Masuk APH Terbuka Lebar

Baca juga: Indikasi Pungli Anggaran Panwaslu Kecamatan di Simalungun Harus Cepat Dituntaskan Bawaslu RI, Ini Alasannya

Baca juga: Mobiler Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Simalungun Belum Ditarik, Rekanan Ini Kok Mau Rugi Ratusan Juta?

Baca juga: ‘Langka’ Ditemukan, Rekanan Mobiler Panwaslu Kecamatan se – Kabupaten Simalungun Ini Sok ‘Pahlawan’

Baca juga: Terkait Pengadaan Mobiler Panwaslu Kecamatan di Simalungun, hanya Pertanyaan Ini Mendapat Jawaban

Baca juga: Ini Pengakuan Rekanan Pengada Mobiler Panwaslu Kecamatan di Simalungun

Dan menanggapi itu, Abun  mengatakan, bahwa sebenarnya dia mau menarik semua mobiler itu, namun masing – masing Panwaslu Kecamatan katanya bermohon agar jangan ditarik dulu karena belum datang mobiler pengganti.

Dan terkait anggaran keseluruhan mobiler tersebut? Abun dengan santai mengatakan, bahwa sesuai rencana anggaran biaya (RAB), masing – masing Panwaslu Kecamatan dibebankan sebesar Rp3,7 juta per bulannya.

Sehingga kalau ditotal, lanjutnya, Rp3,7 juta dikali 32 Kecamatan di Kabupaten Simalungun, maka jumlah uang yang diterimanya melalui sistim transfer rekening, yaitu berkisar Rp118 juta per bulannya, belum dipotong pajak sebesar 10 persen.

Adapun mobiler yang dimaksud, diantaranya, 2 unit laptop, 1 printer, 7 meja kerja, 13 kursi rapat (sudah termasuk kursi kerja), 1 meja rapat, kursi tamu, dan termasuk lemari arsip.

Dengan belum ditariknya mobiler tersebut dari pihak Panwaslu Kecamatan, jelas menimbulkan pertanyaan besar karena harusnya pihak rekanan menjalankan sesuai dengan kontrak. Kalau begini, sudah untung atau ada indikasi lain ya?

Penulis: gun. Editor: gun.