Thu 15 Nov 2018

Janji Kampanye Tak Ditepati, FSPMI Nyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah

Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, saat kampanye beberapa waktu lalu. (Net)

Medan,hetanews.com- Minggu kedua datangi kantor gubernur, di jalan  Pangeran Diponegoro No 30, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut kembali menyampaikan  mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, Senin (5/11/2018).

Aksi unjuk rasa ini, merupakan aksi lanjutan dari unjukrasa pada 29 Oktober 2018, lalu.

Massa FSPMI menuntut  dicabutnya PP 78, tolak upah murah tahun 2019 yang hanya naik 8,03 %. Dan menghapuskan sistem kerja outsourcing, kontrak, harian lepas, dan borongan.

Meminta gubernur berani menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP/K) Sumut 2019 di atas ketentuan PP 78/2015 sebesar 20% - 25%.

Dan menuntut agar menindak tegas protokoler pemerintah provinsi yang telah menghilangkan surat audiensi dengan gubernur yang diserahkan FSPMI ke pihak protokoler.

Kekecewaan juga disampaikan massa yang datang berunjukrasa tersebut karena dua kali berunjukrasa dan telah menyurati gubernur, namun tidak ada satu pun tanggapan pihak gubernur terhadap massa yang memenuhi gerbang utama kantor gubernur.

Dan bahkan surat untuk audiensi yang dilayangkan pihak FSPMI Sumut dihilangkan oleh pihak protokoler. Maka dari itu, FSPMI Sumut menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Edy dan Musa.

DPW FSPMI Sumut, Tony Erikson Silalahi, mengatakan, meminta gubernur menemui massa aksi untuk dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.

Dan meminta gubernur, menepati janjinya dalam kampanyenya, menetapkan upah yang bermartabat, yang sampai hari ini UMK kota Medan Rp2.749.000 dan UMK Deliserdang Rp2.720.000 . Jadi kalau kita minta kenaikan 20 - 25% itu, kita minta untuk UMK kabupaten dan kota di Sumatera Utara sebesar Rp3.300.000. Dan aksi kami ini meminta agar gubernur yang kami dukung dan kami pilih ini untuk menemui kami, membahas upah bermartabat yang menjadi selogan  gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Jika tuntutan kami diabaikan kami akan melakukan aksi setiap hari Senin, turun ke jalan agar aspirasi kami para pekerja yang ada di Sumut direalisasikan, ujar Tony.

Tony juga mengungkapkan perbedaan gaji buruh di Sumatera Utara dengan DKI Jakarta yang mencapai selisih Rp1.600.000. Kami minta janji bapak gubernur untuk Sumut bermartabat yang nyatanya, pada tanggal 1 November 2018, lalu, menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Sumut hanya naik 8.03% sesuai kebijakan upah murah PP 78/2015. Tentunya, itu tidak sesuai dengan Sumut bermartabat yang tidak sebanding dengan mahalnya BBM, listrik, sembako dan barang - barang saat ini. Harusnya Pak Edy membuat hidup para buruh dan keluarganya bermartabat, ujarnya.

"Kami tidak minta uang, kami hanya minta visi - misi Sumut bermartabat dapat benar - benar diwujudkan, dan kami minta mantan pangdam kita untuk menegakkan kedisiplinan terhadap pegawai yang menghilangkan surat audiensi dengan bapak gubernur.  Dan tindak tegas protokoler yang hilangkan surat audiensi, dan kami tidak akan berhenti berunjukrasa setiap Senin, sampai gubernur menemui massa aksi," tambahnya.

Penulis: dvd. Editor: gun.