HETANEWS

Data Penerima Bansos Bermasalah, Pariaman Silaen Salahkan Kelurahan

Unjuk rasa yang dilakukan Formikom di DPRD Siantar, Senin (29/10/2018). (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Kepala Dinas Sosial Kota Siantar, Pariaman Silaen menyalahkan pihak kelurahan atas kesalahan data penerima Bansos Rastra. 

Hal itu disampaikan Pariaman Silaen kepada hetanews.com menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Orang Miskin (Formikom) ke DPRD Siantar dan Balaikota, minggu lalu.

Sebelumnya Formikom mendesak Walikota Siantar, H. Hefriansyah mengirim data terbaru penerima bansos rastra ke Kementrian Sosial. Formikom juga menuding Dinas Sosial tidak bertanggung jawab atas kesalahan data tersebut. "Data itu dari sana (kelurahan), kan ada yang salah di BDT tahun 2012 itu. Makanya kan sekarang lagi diverifikasi," kata Pariaman.

Setelah diverifikasi, sambungnya, kemudian dilakukan Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk mengusulkan penerima Bansos Rastra yang baru sesuai ketentuan Permensos No. 46 Tahun 2013.

Menurut Silaen, tuntutan yang disampaikan Formikom untuk data terbaru penerima Bansos itu harus melalui rekomendasi. Ia beralasan jika persoalan data penerima Bansos Rastra sering bermasalah.

"Di daerah-daerah lain hampir semua bermasalah kek gitu. Dulunya kan, data itu dari BPS (Badan Pusat Statistik) nah itulah sekarang kita verifikasi di kelurahan," paparnya.

Baca juga: Launching BNPT di Siantar Terancam Gagal, Ini Penjelasan Kadis Sosial

Pariaman menambahkan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial saat ini, memverifikasi data melalui Muskel yang dilakukan dalam dua kali setahun. Musyawarah itu, kata dia, dilakukan oleh lurah, kepling dan RT/RW.

Sebelumnya, Formikom mencatat sebanyak 15 Ribu Kepala Keluarga (KK) dan 150 Ribu KK di 8 Kecamatan di kota Siantar tidak terdata sebagai penerima Beras Rastra dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Formikom menilai data penerima bantuan di kota Siantar saat ini menggunakan data yang lama, yang tidak mencantumkan warga miskin yang seharusnya menjadi penerima bantuan dari program pemerintah pusat tersebut.

Penulis: gee. Editor: anto.