HETANEWS

Walikota ‘Doyan’ Jalan Jalan, Siantar Menuju Program ‘Amburadul’

Catatan Redaksi

Siantar, hetanews.com – Walikota Siantar, Hefriansyah Noor terkesan lebih doyan untuk keluar kota daripada memimpin kota ini, kalau pun sedang berada di tempat, hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan hanya seremonial semata, tanpa melihat secara langsung permasalahan yang ada.

Doyannya Hefriansyah jalan jalan ke luar kota juga mendapat kritik dari para wakil rakyat, dan lebih banyak mengirim perwakilan dalam agenda DPRD. Tentu saja hal ini akan menghambat jalannya pemerintahan, dikarenakan keputusan akhir tetap berada ditangan beliau.

Dampak dari ketidakhadiran walikota untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dan lebih membiarkan perwakilannya yang melakukan berbagai tugas menjadi nyata dengan amburadulnya berbagai kegiatan yang sedang berjalan.

Menurut informasi yang didapat, kegagalan P-APBD 2018 juga dikarenakan tidak adanya waktu dari walikota menghadiri berbagai rapat dengan DPRD. Terjadi tarik menarik antara DPRD dengan Pemko Siantar, walaupun pada akhirnya ada titik temu, tapi waktu sudah abis dan tidak disahkan.

Gonjang ganjing pengerjakan proyek yang pelaksanaan pengerjaan berlansung di bulan September, padahal seharusnya udah dimulai sejak bulan Juni, juga tidak terlepas dari tidak adanya pengawasan langsung dari walikota hingga menyeret nama Sekda Budi Utari menjadi pembagi proyek.

Belum lagi permasalahan uji kompetensi dari eselon 2 yang hingga dengan hari ini sang walikota tidak berani mengambil tindakan tegas, malah terkesan ‘cuci tangan’ bahwa itu adalah tanggung jawab dari seorang sekda. Padahal kita tahu bersama keputusan akhir juga berada di tangan beliau.

Begitu juga dengan seleksi direksi perusahaan daerah yang amburadul. Tidak adanya direksi yang dilantik menyebabkan dua perusahaan tersebut tidak memiliki pemimpin. Dampak yang lebih nyata karena tidak memiliki direksi dialami oleh PDPHJ karena kegiatan di perusahaan daerah tersebut harus terus berlangsung, apalagi ada proyek pengerjaan balerong. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas semua kebijakan. Sebagai owner, Hefriansyah jangan lagi 'cuci tangan' dan mengarahkannya ke sekda.

Lantas bagaimana tata pemerintahan yang ada ketika walikota tidak ada di tempat? Tidak lagi menjadi sebuah rahasia bahwa banyak pejebat eselon 2 yang tidak tunduk kepada kepemimpinan dari Hefriansyah. Banyak program kerja yang tidak terlaksana dengan baik, bahkan terkesan para pejabat tersebut ‘ogah-ogahan’ dalam menjalankan tugas.

Mari kita lihat jembatan yang ada di dekat rumah dinas, hingga dengan sekarang tidak ada tindakan nyata dari dinas terkait untuk melakukan perbaikan. Pabila walikota mendapat tempat di hati para pejabat, maka perbaikan sudah akan terlihat.

Apakah Hefriansyah tetap doyan berpergian ke luar kota dan memberikan beban kepada Budi Utari Siregar, yang jika mana terjadi kesalahan, dengan mudahnya melakukan praktek ‘cuci tangan’?

Penulis: tom. Editor: anto.