Siantar,hetanews.com- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Siantar, butuh anti virus original yang di update setiap tahun dengan besaran anggaran senilai Rp. 200 Juta. 

Hal itu diungkapkan saat rapat kerja, bersama Komisi III DPRD Siantar, pada pembahasan Rancangan APBD TA 2019.

Anti virus itu, merupakan salah satu item yang dibutuhkan Kominfo dalam program kerja kegiatan Tahun 2019. Selain itu, Kominfo mengklaim saat ini telah merancang aplikasi berbasis online, yang dinamakan SQS (Siantar Quick Service). 

Merasa terheran dengan program kerja Diskominfo itu, Anggota Komisi III DPRD Siantar, Frengki Boy Saragih, lantas bertanya. Boy menanyakan relevansi program tersebut dengan kebutuhan warga kota Siantar.

"Visi - misi apa yang dapat dirasakan masyarat? Sepertinya, terabaikan kebutuhan masyarakat dengan itu, khususnya di kelurahan. Dengan itu, sepertinya tidak tergambarkan persoalan masyarakat," tanyanya, Rabu (31/10/2018).

Menjawab itu, Kadis Kominfo, Posma Sitorus, melalui Sekretaris Kominfo, Acai Tagor Sijabat, mengatakan, bahwa aplikasi SQS itu dapat dipakai warga Siantar dalam menyampaikan keluhan mengenai pelayanan pemerintah

"Saat ini telah dibangun SQS (Siantar Quick Service) aplikasi yang dapat dipakai masyarakat untuk sarana pengaduan terhadap pelayanan pemerintah," kata dia.

Selain itu, jelasnya, aplikasi berbasis online untuk antrian pasien di Puskesmas sudah dilakukan. Aplikasi itu sudah disosialisasikan dan dilaunching di Puskesmas Parsoburan. 

"Kedepan, semua puskesmas akan menggunakan aplikasi itu untuk memudahkan warga untuk mengunjungi puskesmas,"urai Acai.

Selain itu, Kominfo baru - baru ini juga telah membuat program pembuatan surat menyurat yang telah diuji di Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari. 

"Ini goverment society, dan sudah diuji kepada masyarakat dengan satu tenaga programer. Jadi, jenis surat menyurat sudah bisa upload dari rumah. Jadi lurah langsung cetak dan ditanda tangani saja,"jelas Acai menuturkan.

Masih kata Acai, Kominfo sudah membangun sub-domain website di 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu, Kominfo butuh tenaga programer. 

"Jadi di setiap OPD ada nanti tahun 2019 dibangun website. Jadi semua berbasis online. Kita fokus untuk aplikasi ini, kita fokus untuk meng-hire tenaga ahli untuk itu," jelasnya, seraya mengatakan, pengadaan pelayanan berbasis aplikasi itu seperti di Kota Tangerang.

Program Smart City Kota Siantar senilai 3 Milyar dari APBD Tahun 2016-2017. 

Tujuanya agar masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan atas pelayanan pemerintah dengan menggunakan aplikasi berbasis internet.

Dalam rapat dengan Kominfo, Anggota Komisi III DPRD Siantar, tampaknya tidak terlalu menyinggung terkait proyek yang serupa, yakni Smart City yang dimulai pada tahun 2016 lalu. 

Program Smart City ini terdiri dari berbagai sistim E-Goverment, penyampaiam aspirasi untuk masyarakat, E- Budgeting oleh untuk Dinas Keuangan dan E-Simpdu diperuntukkan untuk Dinas Perizinan Terpadu.

Program tersebut  diresmikan September 2017, namun dampaknya belum dapat dinikmati oleh masyarakat, dikarenakan proyek tersebut dianggap tidak terealisasi sampai saat ini.

Program Smart City ini dibangun menyerupai Smart City di Kota Surabaya. Anggaran yang digelontarkan untuk Smart City itu senilai Rp3 Milyar digunakan secara bertahap. 

Terkait proyek Smart City tersebut, Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Siantar, menurunkan Tim Ahli untuk melakukan pemeriksaan di Dinas Kominfo, pada Agustus 2018.

Tidak itu saja, Kadis Kominfo Posma Sitorus juga dipanggil Kajari terkait proyek Smart City senilai Rp3 M. Acai Tagor Sijabat yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala BAPPED adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Smart City tersebut.