Siantar,hetanews.com- Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Orang Miskin (Formikom) Senin (29/10/2018) lalu, ternyata berbuntut panjang.

Pasalnya, puluhan warga Kelurahan Pondok Sayur, yang sebahagian diantaranya ikut unjuk rasa, mengaku menerima tekanan dari oknum RT (Rukun Tetangga).

"Ia, semalam sehari setelah aksi itu, ada warga yang mengadu, kalau mereka merasa diintimidasi sama RT mereka. Katanya karena ikut demo bansos itulah," kata Lipen Simanjuntak, Ketua FORMIKOM, dikonfirmasi via telephone, Rabu (31/10/2018).

Lipen menyarankan, agar hal itu ditanyakan langsung kepada warga yang mengalami peristiwa itu di Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba.

Terpisah, Mesriani Rajaguguk menuturkan, atas kejadian itu, warga diminta untuk menghadiri pertemuan dengan Camat dan Lurah serta Kordinator Bansos Pangan Siantar, di Kantor Lurah Pondok Sayur.

"Iya, memang gara - gara itu (unjuk rasa) jadi kami disuruh datang ke kantor lurah untuk rapat. Tapi sebelumnya, ada warga yang bilang samaku, kalau tadi malam, dia initimidasi sama RT," katanya.

Siang tadi, pertemuan antara warga yang tidak menerima bansos beras sejahtera (rastra) dengan Camat dan Lurah di Kantor Kelurahan Pondok Sayur pun berlangsung.

Namun selama dialog dua arah bersama warga, Camat Siantar Martoba, Arri S Sembiring dan Lurah Pondok Sayur, Aprita Pronika Sagala, terlibat cek cok dengan warga.

Itu terjadi setelah warga merasa jengkel dan menyampaikan unek-unek yang mereka alami selama menjadi penerima bantuan itu, di Kelurahan Pondok Sayur.

Bahkan, lebih kurang dua jam pertemuan itu berlangsung, puluhan warga yang merasa namanya dicoret dari penerima jatah rastra itu, hendak meninggalkan tempat karena rapat teesebut tidak menemui solusi.

Camat Siantar Martoba, Arri S Sembiring, meminta warga yang tidak menerima rastra itu supaya tidak menyampaikan aspirasinya ke DPRD Siantar atau Balaikota.

"Kalau memang lurah tidak dapat menampung aspirasi kalian, sampaikan langung kepada kami. Jangan sampai lagi lah ke kantor Wali Kota. Masih ada camat yang menampung aspirasi kalian," kata Camat kepada warga yang sedang bersiteru dengan Lurah Pondok Sayur.

Camat menjelaskan, saat ini data penerima bantuan rastra telah didata melalui program Kementerian Sosial dengan pendataan SIKS-NG. Bukan pendataan manual seperti tahun sebelumnya. Sehingga ditemukan beberapa nama penerima rastra yang tidak masuk dalam data tersebut.

Camat menyakinkan warga yang namanya dicoret sebagai penerima bantuan maupun warga yang belum menerima, terdaftar dalam pendataan SIKS-NG melalui musyawarah kelurahan yang akan digelar.

"Hari ini saya sampaikan, malu kita mengadukan ini ke anggota dewan. Masalah ini ada di kita. Kalau ada masalah laporkan sama saya, nomor hape saya, saya pampangkan disini," kata Camat menambahkan.

Kordinator Bansos Pangan Kota Siantar, Hana Gultom mencatat sebanyak 482 orang dan 192 orang di daftar tunggu masuk ke Basis Data Terpadu (BDT). Perubahan nama dapat dilakukan sesuai dengan musyawarah kelurahan, melalui persetujuan pihak kelurahan.

Menurut dia, musyawarah dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan verivikasi dan validasi data yang dilakukan. Untuk penerima rastra juga dilakukan survey, merujuk kriteria miskin sebagai tolak ukur.

"Data penerima bansos sekarang SIKS-NG, bukan data manual. Jadi pendataan itu dilakukan dua kali dalam tahun ini. Bulan Maret dan November nanti. Apabila ada nama - nama penerima mau diganti, itu harus melalui musyawarah yang dilakukan kapanpun sesuai dengan kebutuhan," jelas Hana, ditemui usai pertemuan dengan warga.

Nasib Siregar, salah seorang warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima rasta di Kelurahan Pondok Sayur, mengaku namanya sudah dicoret. Tiga bulan belakangan ini dia tidak lagi menerima beras rastra.

Ia mengatakan, hal yang sama juga dialami warga lainnya. Namum waktunya berbeda - beda. Bahkan ada warga yang namanya sudah direkomendasikan melalui Tim Relawan tak kunjung menerima rastra.

"Aku sudah tiga bulan gak menerima. Ada yang mulai bulan satu gak menerima. Macam - macamlah, capek aku lihat lurah ini," kata dia.

Senada juga disampaikan Masriani Rajagukguk. Menurut dia, ada 42 warga yang sudah tidak menerima rastra. Padahal, semula mereka adalah penerima bansos itu. Ia menuding proses pendataan yang dilakukan tidak tepat sasaran.

"Banyak yang menerima bansos disini ternyata kerjanya mapan. Sementara nama kami dicoret. Kami gak terima, kami mau demo lagi," ungkapnya.

Baca juga: Pendataan Penerima Bantuan di Kota Siantar Bermasalah

Menurut dia, pertemuan dengan Camat dan Lurah itu tidak menemui solusi. Keluhan mereka tetap tidak dapat diakomodir oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan. Ia juga mengatakan, warga yang unjukrasa kemarin, benar - benar sangat membutuhkan rastra.

"Lihatlah, sangkin butuhnya beras rastra itu, warga mau demo, mau mati - matian memperjuangkannya. Itu lah sankin pentingnya sama warga miskin ini. Tapi itu gak dipikiri orang itu, padahal bukan pake uang orang itu," ujarnya mengakhiri.

Diberitakan sebelumnya, puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam FORMIKOM berunjuk rasa ke Balaikota dan DPRD Siantar menuntut pendataan penerima rastra segera dikirim Wali Kota ke Kementerian Sosial RI.

Pada kesempatan itu, puluhan warga yang datang dari Kelurahan Pondok Sayur, menyampaikan keluhan atas oknum Lurah yang diduga pungli dan tidak menyalurkan rastra kepada warga. Keluahan itu disampaikan kepada Kabag Tapem Pemko Siantar, Junaidi Sitanggang.