HETANEWS

Sengketa Lahan Pasar Horas, Saksi Ahli: Penggugat Dapat Memohonkan Pengajuan Hak Milik ke BPN

Suasana persidangan di PN Siantar. (foto/gee)

Siantar,hetanews.com- Sidang lanjutan gugatan perkara perdata No No:38/Pdt.G/2018/PN-PMS atas lahan Pasar Horas, di Pengadilan Negeri (PN) Siantar, kembali digelar. Pihak penggugat, menghadirkan saksi ahli hukum agraria, Dayat Limbong. 

Kehadiran Dosen Ahli Agraria ini, ditolak oleh Kuasa Hukum Tergugat II dengan alasan, Dayat Limbong tidak dapat memenuhi kriteria sebagai saksi ahli dalam persidangan. Meski demikian, persidangan tetap berlanjut.

Pihak penggugat, dalam hal ini kuasa hukum, Linawaty dan Tergugat I, pihak Pemko Siantar dan Tergugat III, BPN Siantar, melempar sejumlah pertanyaan kepada saksi ahli saat persidangan.

Berdasarkan keterangan ahli, menyebutkan, bukti surat Erpacht yang dimiliki penggugat atas lahan Pasar Horas masih dapat memohonkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pendaftaran hak milik. 

"Surat Erpacht pada tahun 1913 yang dimiliki penggugat dapat mengajukan peningkatan status hak ke BPN. Dan Itu tergantung pertimbangan panitia (BPN). Melihat kondisi fisik dan tata ruang pemko,"ujarnya saat persidangan berlangsung, Selasa (30/10/2018).

Keterangan ahli menjelaskan, tanah hak barat tersebut masih tetap diakui, meski tidak dapat dikonversi karena batas waktu yang ditetapkan lewat perundang - undangan telah berakhir.

Akan tetapi dapat dimohonkan untuk peningkatan hak milik dengan mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditetapkan. Ia juga mengatakan, jika batas waktu yang ditetapkan itu berakhir, maka akan dikuasai negara namun bukan memiliki.

"Syarat-syarat permohonan ke BPN (untuk menerbitkan surat) dapat berupa putusan pengadilan, alashak, dan surat surat dari kelurahan (permohonan biasa)," jelas saksi ahli yang juga Dosen di Universitas Nommensen Medan ini.

Ia menjelaskan, alas hak adalah permulaan tanah dengan pemilik secara tertulis itu, sangat penting. Sementara tanah Pasar Horas  yang dikelola oleh Pemko Siantar saat ini tidak memiliki dasar hukum, karena tidak ada bukti bukti dasar kepemilikan. 

"Tanah negara adalah keseluran tanah yang belum dikuasi sesuai dengan undang - undang pokok agraria. Sedangkan tanah pemerintah adalah tanah yang tercacatat sebagai aset pemerintah. Apabila itu (Pasar Horas) punya pemko? Apa dasarnya?," tanya saksi ahli, menimpali pertanyaan kuasa hukum Pemko Siantar, Herry Oktarizal.

Setelah penyampaian keterangan ahli, Majelis Hakim yang diketuai Fitra Dewi, menskors persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan, pada Selasa, 6 November 2018, dengan agenda keterangan saksi dari Tergugat I dan II.

Baca juga: Saksi: Pemda Menguasai Pasar Horas, Bukan Memiliki

Kuasa Hukum Tergugat II dalam hal ini PDPHJ, sebelum persidangan berlangsung, mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim dengan catatan tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mendengarkan keterangan dari saksi ahli.

Alasanya, saksi ahli tidak punya sertifikasi keahlihan dalam bidangnya, dan tidak memiliki kartu organisasi profersi dibidang keahlihan maupun karya ilmiah (buku) yang berhubungan dengan perkara tersebut. 

"Dalam kriteria saksi ahli dalam suatu persidangan harus dapat menunjukkan sertifikasi keahlihan. Ini hanya surat dari kampus. Kami menilai, saksi tersebut tidak sesuai kriteria yang dimaksud," kata Parluhutan Banjarnahor, ditemui terpisah.

Meski Tergugat II menolak, Pemko Siantar dalam hal ini Tergugat I dan BPN sebagai Tergugat III, mengakui kehadiran saksi ahli. 

Dari CV (Curiculum Vitae) yang dibeberkan oleh Penggugat, Saksi Ahli, Dayat Limbong adalah Dosen Universitas Nommensen dan mantan Kepala BPN Simalungun yang pernah dipanggil menjadi saksi ahli sebanyak 36 kali perkara.

Penulis: gee. Editor: gun.