HETANEWS

Sutrisno Pangaribuan Terima Keluhan Warga Tapsel tentang Buruknya Infrastruktur

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, ST menyapa warga pada reses Sidang I Tahun V DPRD Sumut di Alaman Bolak. (foto/dores)

Medan, hetanews.com - Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, ST akan berkoordinasi dengan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Syahrul M. Pasaribu terkait infrastruktur di wilayahnya yang dikeluhkan warga.

Hal itu disampaikan Sutrisno Pangaribuan menanggapi aspirasi masyarakat Desa Aek Batang Paya pada reses masa sidang I Tahun V DPRD Sumut di Alaman Bolak, Minggu (28/10/2019). Kepada Sekretaris Komisi D DPRD Sumut daerah pemilihan Sumut 7: Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapsel, Madina, Paluta dan Palas ini, masyarakat menyampaikan sembilan aspirasinya.

Yaitu, peningkatan jalan kabupaten, dari jalan nasional simpang pengkolan menuju Desa Aek Batang Paya terdiri dari tiga dusun, Dusun Paske, Dano Lombang, Gunung Hasahatan, pembangunan bendungan untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan sehari- hari di Sungai Aek Batang Paya.

Warga juga meminta perhatian pada guru SD Aek Batang Paya, 3 guru ASN, selebihnya merupakan guru honor, pengangkatan guru-guru honor menjadi ASN, dan pupuk subsidi yang selalui hilang dari pasar setiap musim tanam tiba.

Bidan desa yang ditempatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapsel dilaporkan jarang berada di tempat, sehingga setiap kali ada yang hendak melahirkan, terpaksa diangkut sejauh 15 KM menuju Kota Sipirok.
 

Warga mempertanyakan komitmen PLTA Simarboru untuk melibatkan masyarakat menjadi karyawan belum dipenuhi.
 Masyarakat juga belum mendapat keadilan dari PT. NSHE sebagai kontraktor pembangunan PLTA Simarboru terkait ganti rugi tanah dan tanaman terdampak. 

Beberapa bidang tanah telah dieksekusi tanpa melalui musyawarah atau kesepakatan. Karena itu, masyarakat mengharapkan ada acara pemberian pago-pago, acara adat dari pihak PT. NSHE terhadap masyarakat di tiga dusun yang terdapat di Desa Aek Batang Paya.

"Pertama, tentu akan kita sampaikan di sidang paripurna hasil reses, kemudian ditindaklanjuti pemasukan pokok-pokok pikiran ke dalam usulan program di APBD TA 2019. Kedua berkoordinasi dengan Bupati Tapsel kewewenangan pemerintah kabupaten, terkait infrasruktur kabupaten agar segera  dibahas," tutur Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut ini, Senin (29/10/2018). 

Penulis: dores. Editor: anto.