HETANEWS

JPPR: Pengawasan Media Sosial Harus Lebih Fokus

Darwin Sipahutar, Koordinator Daerah JPPR Sumut.

Medan,hetanews.com- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara, mendukung langkah Bawaslu Sumut dalam mencegah ujaran kebencian jelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Pemetaan tentang indeks kerawanan Pemilu yang salah satunya, disebabkan ujaran kebencian, patut didukung secara bersama oleh semua pemangku kepentingan, termasuk peserta Pemilu, demi menciptakan kondusifitas pelaksanaan Pemilu di Sumatera Utara.

Akhir - akhir ini, berbagai berita hoax sudah seperti makanan yang lezat untuk disantap masyarakat. Tak jarang berita hoax ini, menjadikan masyarakat terpecah belah, saling serang dan saling melontarkan caci maki. Padahal, tujuan pemilu secara umum adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat (UU No 7/2017 Pasal 4 Huruf a), ungkap Darwin Sipahutar, Koordinator Daerah JPPR Sumut, Senin (29/10/2018).

Lanjutnya, pencegahan ujaran kebencian lewat media sosial ini, tentunya tidak bisa berjalan dengan massif apabila tidak didukung seluruh komponen masyarakat.

Oleh karenanya, sarannya, peserta Pemilu dan calon legislatif agar memuat visi, misi dan program-programnya (PKPU 23/2018) jika berkampanye lewat media sosial.

Baca juga: Berkampanye di Media Cuma Boleh 21 Hari, Ini Ketentuannya

Tujuannya agar masyarakat sebagai pemilih fokus untuk mencermati rekam jejak wakil-wakil mereka yang akan dipilih nantinya, ujarnya.

Begitu juga halnya dengan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jangan sampai kemudian menjadikan momentum ini sebagai penambah keyakinan. Jika memilih paslon A misalkan akan masuk surga, jika  memilih paslon B masuk neraka. UU Pemilu tidak membuat aturan demikian, berkampanyelah sesuai aturan dengan tidak melukai dan saling serang, ujar Darwin Sipahutar

JPPR juga meminta kepada Bawaslu Sumut agar meningkatkan upaya pencegahan kampanye yang isinya ujaran kebencian, baik di media sosial maupun diluar konteks itu. Selain itu, kita minta kepada Bawaslu Sumut juga harus mengumumkan akun-akun media sosial peserta Pemilu yang sudah terdaftar di KPU. Gunanya agar masyarakat dapat mengawasi dan memantau pergerakan akun medsos dari peserta Pemilu, tandasnya.

Disamping itu juga, JPPR menemukan masih banyaknya pemasangan alat peraga kampanye (APK) calon legislatif yang tidak mematuhi aturan dan ini harus segera ditindak dan dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan, tutup Sipahutar.

Penulis: tim. Editor: gun.