HETANEWS

Mobiler Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Simalungun Belum Ditarik, Pintu Masuk APH Terbuka Lebar

Mobiler Panwaslu Kecamatan di Simalungun yang tak kunjung ditarik pihak rekanan, meski masa sewanya sudah habis. Yaitu printer yang disewa Rp 200 ribu per bulannya selama 9 bulan dan laptop merk Lenovo 14 inci ini harga sewanya Rp400 ribu per bulan dan disewa 9 bulan lamanya dan pengadaannya diambil alih oleh pihak Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) Kabupaten Simalungun waktu itu.

Siantar,hetanews.com- Meski masa kontraknya telah habis, pada Agustus 2018, lalu, namun pihak rekanan tak kunjung menarik mobiler  yang dipakai pihak Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Simalungun.

Belum ditariknya mobiler yang disewa selama 9 bulan itu, dibenarkan oleh beberapa Ketua Panwaslu Kecamatan yang dihubungi Hetanews.com via ponsel, Sabtu (27/10/2018) sore.

Bahkan pengakuan salah seorang Ketua Panwaslu Kecamatan yang minta namanya jangan disebutkan ini, bahwa mobiler mereka yang baru akan segera datang.

“Informasinya mobiler yang baru mau datang, tapi kok mobiler yang lama belum juga diambil ya?,”ungkapnya heran.

Menanggapi belum ditariknya mobiler itu, salah seorang pemerhati hukum di kabupaten Simalungun, W Saragih, menegaskan, bahwa pengadaan mobiler  Panwaslu Kecamatan se kabupaten Simalungun yang diambil alih oleh pihak Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)  Simalungun itu, sangat layak untuk diusut oleh pihak berwajib atau Aparat Penegak Hukum (APH), apakah Kepolisian maupun Kejaksaan.

Alasannya, karena pengadaan mobiler itu harusnya dikelola oleh pihak Panwaslu Kecamatan dan pengadaan mobiler itu tidak memakai spek seperti pengakuan rekanan dan bendahara Bawaslu Simalungun.

Kemudian, dengan tidak ditariknya mobiler itu, padahal sudah habis masa kontraknya, maka sangat lah wajar jika antara pihak rekanan dan pihak Sekretariat Bawaslu Simalungun dicurigai ada “main mata”.

Salah satu mobiler Panwaslu Kecamatan di Simalungun yaitu kursi tamu yang masa sewanya telah habis namun belum ditarik oleh pihak rekanan.

Apalagi, jumlah anggaran dalam mobiler itu lumayan besar, dimana masing – masing kecamatan (32 Kecamatan se Kabupaten Simalungun) harus membayar Rp3,7 juta per bulannya untuk membayar sewa mobiler itu, ungkapnya kepada hetanews.com, Sabtu sore (27/10/2018) via ponsel.  

Lanjut Saragih, masalah pengadaan mobiler Panwaslu Kecamatan ini jelas sangat menarik untuk diikuti perkembangannya, apalagi dengan belum ditariknya mobiler tersebut.

“Harusnya, mobiler itu ditarik lah, kan sudah lama habis masa kontrak atau sewanya. Ini kan jadi membuat publik bingungung, ada apa gerangan?,”tandasnya heran.      

Seperti diketahui, bahwa mobiler itu diadakan oleh CV Gabe Indo Perkasa selaku rekanan dan penanggungjawabnya, bernama Abun.

Sesuai kontrak yang disepakati antara pihak Bawaslu Simalungun dengan rekanan tersebut, bahwa masa pakai mobiler itu harusnya berakhir pada bulan Agustus 2018, lalu.

Namun saat ini sudah memasuki penghujung bulan Oktober 2018.

Dengan belum ditariknya mobiler, berupa laptop, printer, kursi, meja dan lemari tersebut, maka pihak rekanan diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Karena per bulannya, biaya sewa mobiler itu sebesar Rp118 juta yang harus diterima pihak rekanan tersebut.   

Seperti penuturan Abun, saat dikonfirmasi hetanews.com, beberapa waktu lalu, bahwa sesuai kontrak dengan Kepala Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) Kabupaten Simalungun, Rikardo Turnip, bahwa mobiler tersebut, mulai dipakai (dibayar) sejak bulan 11 tahun 2017 hingga 8 Agustus 2018 atau 9 bulan lamanya.

Jenis mobiler yang dipakai Panwaslu Kecamatan di Simalungun, harga sewa per bulannya, seperti sewa laptop yaitu Rp400 ribu per bulannya sehingga dikali 3 (pemakaian tiga bulan), maka harganya sebesar Rp1.200.000. Dan kalau dikali 9 sesuai masa kontrak (sewa) maka harga sewa laptop jenis lenovo 14 inci per unitnya mencapai Rp3.600.000. Dan printer harga sewanya Rp200.000 per bulannya dan jika dikali 9, sesuai masa kontrak (sewa), maka harga sewanya sebesar Rp1.800.000. 

Baca juga: Indikasi Pungli Anggaran Panwaslu Kecamatan di Simalungun Harus Cepat Dituntaskan Bawaslu RI, Ini Alasannya

Baca juga: Mobiler Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Simalungun Belum Ditarik, Rekanan Ini Kok Mau Rugi Ratusan Juta?

Baca juga: Terkait Pengadaan Mobiler Panwaslu Kecamatan di Simalungun, hanya Pertanyaan Ini Mendapat Jawaban

Baca juga: Ini Pengakuan Rekanan Pengada Mobiler Panwaslu Kecamatan di Simalungun

Namun saat dipertegas, berarti masa sewa mobiler itu sudah lewat karena saat ini sudah masuk bulan Oktober 2018.

Menanggapi itu, Abun  mengatakan, bahwa sebenarnya dia mau menarik semua mobiler itu, namun masing – masing Panwaslu Kecamatan katanya bermohon agar jangan ditarik dulu karena belum datang mobiler pengganti.

Dan terkait anggaran keseluruhan mobiler tersebut? Abun dengan santai menjawab, bahwa sesuai rencana anggaran biaya (RAB), masing – masing Panwaslu Kecamatan, dibebankan sebesar Rp3,7 juta per bulannya.

Sehingga kalau ditotal, lanjutnya, Rp3,7 juta dikali 32 Kecamatan di Kabupaten Simalungun, maka jumlah uang yang diterimanya melalui sistim transfer rekening, yaitu berkisar Rp118 juta per bulannya, belum dipotong pajak sebesar 10 persen.

Masalah mobiler ini muncul kepermukaan karena harusnya pengadaan mobiler itu, merupakan gawean pihak Panwaslu Kecamatan, namun di perjalanannya malah diambil alih oleh pihak Panwaslu Kabupaten.

Seperti di Kota Siantar, pengadaan mobiler Panwaslu Kecamatan tidak kedengaran diintervensi oleh pihak Panwaslu (Bawaslu) Siantar.  

Penulis: gun. Editor: gun.