Thu 15 Nov 2018

Gugatan PMH Prof Bambang oleh PT JJP, Ini Tanggapan Ahli Hukum Perdata LBH K3

Roni Andre Christian Naldo. (foto/pranoto)

Siantar, hetanews.com- Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Prof  Bambang Hero Saharjo, akademisi dari Insitut Pertanian Bogor (IPB) dan saksi ahli lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ditanggapi oleh pengamat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kebenaran Kejujuran Keadilan (K3), Roni Andre Christian Naldo.

Gugatan PT JJP, pada 17 September 2018, lalu, merupakan buntut dari pasca perusahaan kelapa sawit itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya seluas 1.000 ha, pada 2013 lalu, dan divonis bersalah oleh Mahkamah Agung, yang mewajibkan perusahaan tersebut membayar biaya pemulihan sebesar Rp491 Milyar.

Sekitar 2,5 bulan usai perkara ini inkracht, PT JPP mengajukan gugatan ke PN Cibinong. Gugatan PT JPP yang didaftarkan, pada 17 September 2018 itu, menuntut Bambang membayar ganti rugi senilai total Rp510 Milyar, dikarenakan pihak perusahaan menilai keterangan yang diberikan Bambang pada persidangan telah merugikan perusahaan.

Tak pelak, kejadian ini memicu reaksi dari kalangan akademisi, yang menilai gugatan PT JJP, merupakan kriminalisasi dan mengancam independensi ahli dalam memberikan keterangan di pengadilan.

"Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional (Psl 28 h ayat 1 UUD 45) dan Hak Azasi Manusia (pasal 9 ayat 3 UU no 39 tahun 1999 dan pasal 65 ayat 1 UU no 32 tahun 2009). Pembakaran lahan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP) jelas telah mengabaikan kewajiban hukum dan larangan yang diamanatkan berbagai  peraturan perundang-undangan di atas. Dimana akibatnya terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius," papar Rony.

Kata Rony, gugatan yang dilayangkan PT JJP tidak tepat, dan bertentangan dengan apa yang diatur dalam pasal 164 HIR, dimana keterangan ahli bukanlah salah satu unsur alat bukti.

"Ada 5 unsur dalam pasal itu, yakni bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi jelas, keterangan ahli itu bukanlah alat bukti," ujar Ketua LBH 3K yang juga akademisi dari Universitas Simalungun ini.

Ia menambahkan, dalam perkara PT. JJP yang digugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prof Bambang, telah  memberikan keterangan ahli sesuai dengan keahliannya. Dan sebelum memberikan keterangan tentunya telah disumpah terlebih dahulu dengan tujuan agar keterangan yang diberikannya seobyektif mungkin.

"Dalam kasus ini, keterangan yang diberikan Prof Bambang, memang tidak wajib dituruti hakim. Tapi bisa jadi keterangan tersebut sesuai dengan keyakinan hakim. Seorang ahli, apalagi merupakan akademisi, tentu harus berpegang pada kebenaran sesuai dengan bidang ilmunya. Tentu tidak etis jika seseorang yang menyampaikan kebenaran secara objektif di muka persidangan, digugat PMH,"pungkasnya.

Lebih lanjut, dosen yang akan segera menyelesaikan gelar doktornya ini, mengatakan, setiap perusahaan secara mutlak wajib menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan jelas dilarang UU melakukan pembakaran lahan atau hutan.

"Berdasarkan pasal  88 UU No 32 tahun 2009, tanpa keterangan ahli pun, perusahaan bertanggung jawab mutlak (tidak perlu dibuktikan unsur kesalahannya) atas kebakaran lahan yang melampaui baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup seperti apa yang telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 12 Tahun 2010, PP No 41 Tahun 1999, dan PP No 4 Tahun 2001," terangnya.

Sebagai informasi tambahan, sebelumnya melalui Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang, para akademisi dari berbagai Universitas di Indonesia, menyatakan sikap mendukung Prof Bambang untuk tidak gentar melawan gugatan yang dilayangkan oleh PT JJP.

Selain dianggap kriminalisasi, gugatan yang ditujukan juga dinilai dapat merusak kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia serta mengganggu independensi ahli dari kalangan akademisi dalam memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan keahliannya.

 

Penulis: pranoto. Editor: gun.
Komentar 1