HETANEWS

Fraksi Demokrat Minta Dana Penyertaan Modal PDPAUS dan PDPHJ Dihentikan

Ketua Fraksi Demokrat Asrida Sitohang saat penyampaian pandangan fraksi dalam rapat paripurna VII. (foto/gee)

Siantar,hetanews.com- Fraksi Demokrat DPRD Siantar, meminta Pemko Siantar, dalam hal ini panitia seleksi (pansel) penjaringan calon direksi PDPHJ dan PDPAUS, periode 2018-2022, mengacu kepada Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. 

Selain itu, penyertaan modal untuk dua perusahaan daerah itu, untuk sementara tidak direalisasikan menunggu proses perekrutan jajaran direksi dilaksanakan sesuai dengan Permendagri tersebut, sehingga menghasilkan jajaran direksi yang defenitif. 

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Siantar, Asrida Sitohang saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna VII DPRD Siantar atas penyampaian nota keuangan Wali Kota dalam rancangan APBD 2019, di gedung Harungguon Bolon, Jumat (26/10/2018).

Saat membacakan pandangan fraksi, Asrida juga menyampaikan, keberadaan PDPAUS dan PDPHJ perlu ditinjau kembali dengan alasan tidak memberikan keuntungan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemko Siantar. Bahkan, dua perusahaan daerah itu dinilai cenderung merugikan keuangan daerah. 

Lebih lanjut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Siantar ini, menyatakan, apabila jajaran direksi dua perusahaan daerah itu tidak defenitif, maka pertanggung jawaban penyertaan modal akan terganggu. Karena untuk pertanggunjawaban penyertaan modal harus dilakukan oleh jajaran direksi dalam satu perusahaan daerah.

Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang pembentukan PDPHJ dan Perda No 1 Tahun 2014 tentang pembentukan PDPAUS, jumlah anggota Direksi paling banyak 4 orang. 

Maka untuk menjalankan Perda, Wali Kota melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) No 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Struktur Organisasi PD.PHJ, pada pasal 2 ayat (1) huruf b s/d e menjelaskan bahwa jajaran Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pengembangan dan SDM, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Operasional.

"Oleh karena itu, Fraksi Demokrat menyatakan agar penyertaan modal untuk perusahaan daerah tidak direalisasikan, menunggu jajaran direksi yang defenitif. Kami menganalisa, jika itu direalisasikan, maka pelaksanaannya akan tidak maksimal," jelas Asrida, ditemui di ruang Fraksi Demokrat.

Asrida menilai, hasil seleksi penjaringan calon direksi yang dilakukan pansel, belum lama ini, perlu ditinjau ulang kembali. Apalagi, proses penjaringan calon direksi perusahaan daerah itu diautur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 46 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (3).

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Siantar ini, mengetahui adanya pihak yang melakukan unjuk rasa atas penolakan hasil penjaringan calon direksi yang dilakukan oleh pansel. Kata dia, pihaknya siap menampung aspirasi para pengunjuk rasa dalam dialog dua arah atau rapat komisi.

"Untuk proses penjaringan calon direksi sudah diatur dalam Permendagri. Nah, kalau hasil penjaringan itu melanggar Permendagri, pastinya penjaringan calon direksi  harus diulang," ucap Asrida mengakhiri.

Penulis: gee. Editor: gun.