HETANEWS

Polentyno Membantah Pernyataan JPU Atas Pledoi Yang Dibacakannya

Siantar Hetanews.com-  Polentyno Girsang membantah pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rahmah H Sinaga, atas nota pembelaan atau pledoi yang dibacakannya saat sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Siantar, Senin kemarin.

Polentyno menyatakan, apa yang disampaikannya ke publik melalui media surat kabar dan media elektronik merupakan bukti yang terjadi selama ini mengenai permasalahan di PT HIA dan Rumah Sakit Horas Insani. 

Dia menjelaskan, JPU mengatakan pledoi yang disampaikannya dalam persidangan tidak ada kolerasinya dengan pemberitaan di media massa sebagaimana isi tuntutan jaksa.

Nota pembelaan Polentyno Girsang dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan dengan pasal-pasal yang dituntut JPU dalam surat tuntutannya. 

Sementara menurut dia, dalam menghadapi perkara No.Reg.PERK.PDM-18/PSIAN/EUH.2/02/2018 itu, dirinya menolak semuat tuntutan JPU yang dituduhkan kepadanya, dimentahkan dengan bukti-bukti yang diberikan dalam persidangan .

Polentyno Girsang menyangkal persepsi pandangan hukum JPU. Menurutnya, tidak ada asap jika tidak ada api. Dalam hal ini, pernyataan yang disampaikannya dihadapan penegak hukum dan dipublikasikan merupakan fakta, bukan informasi yang mengada-ada atau bohong. 

“Ahli bahasa yang dihadirkan juga tidak mengerti persoalan. Harusnya terlebih dahulu mendalami akibat dari masalah tersebut,” katanya, Rabu (24/10/2018).

Ketika membacakan pledoi di persidangan, Polentyno mempertanyakan dasar kedudukan seseorang sebagai Direktur PT Horas Insani Abadi (PT-HIA). Sebab, menurut dia, pengurus atau Direktur PT. HIA yang tidak terdaftar namanya di daftar perusahaan Menkumham RI, dapat kembali mendaftar sebagai Direktur atas perseroan yang sama. 

Hal itu jelasnya, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1985 Jo UU No 40 Tahun 2007, yang mewajibkan melaporkan kepada Menteri Perubahan Pengurus dan Pengalihan Saham selambatnya 14 hari. 

Baca juga: Pesan Keadilan Polentyno Girsang Saat Membacakan Pledoi

Selain itu pada UU yang baru Pasal 94 ayat (7) dan (8) wajib melaporkannya dalam tempo 30 hari, dan ayat (8), bila perubahan pengurus yang dilaporkan kemudian oleh Pengurus yang tidak terdaftar sebelumnya di tolak oleh Menteri.

"Melihat isi perundang-undang yang memilih kata-kata wajib atau harus adalah norma yang harus dipatuhi oleh setiap orang, maka yang mengaku dirinya sebagai Direktur PT. Horas Insani Abadi adalah error in persona," jelasnya.

Idealnya, sambungnya, sebagai entrepreneur, pendiri dan pemegang saham PT. HIA, dirinya memiliki saham dan hak suara untuk menyuarakan persoalan perseroan yang belum tuntas selama 15 tahun, terkait timbulnya kerugian yang massif. 

"Persoalan inilah yang diungkap lewat penegak hukum dan pernah dipublikasikan di media massa," ungkapnya.

Menurut Polentyno, muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak benar sama sekali. Justru, katanya, diirnya menggunakan kata-kata yang lazim dipergunakan sebagai konsekuensi perbuatan melawan hukum, misalnya, bayar ganti rugi, atau dipenjarakan.

"Demikian juga kata-kata merekayasa dan “menyerahlah tanpa syarat.” Kalimat terkait bayar ganti rugi adalah konsekuensi hukum atas pelanggaran-pelanggaran, pengingkaran-pengingkaran hasil keputusan," jelas dia menambahkan.

Kembali dr Polentyno Girsang mempertanyakan perkara antara Perseroan yang diwakili oleh Pengurus PT. HIA – Direktur dan Dewan Komisaris serta dirinya selaku pemegang saham, yang memiliki kepentingan di PT. Horas Insani Abadi. 

“Dasar permintaan ganti rugi sebesar Rp. 35 Miliar adalah hasil berita Acara Perdamaian No. 26 Pdt.G/2005/PNPMS, memuat klausul-klausul perdamaian sebagai pengganti eksekusi putusan perkara No. 26 yang sudah berkekuatan hukum tetap tanggal 1 Desember 2005,” katanya.

Selanjutnya, kata dia,  akta perdamaian No. 35 Pdt.G/2011/PNPMS tanggal 21 Nopember 2011. Dalam surat Pengurus PT. Horas Insani Abadi No. 006/D.PT.HIA/PS/II/16 tanggal 2 Februari 2016.

Dan surat pengurus PT. Horas Insani Abadi No.15/D.PT.HIA/PS/III/16 tanggal 22 Maret 2016. Minuta Akta 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS yang meminta ganti rugi.

Penulis: gee. Editor: edo.