HETANEWS.COM

Pentingnya Aplikasi Berbasis Online Untuk Pengaduan Masyarakat Di Siantar

Foto : Kegiatan Diskusi LBH Pematangsiantar di Beggs Coffee Truck di Jalan Alteleri, kota Siantar, Senin (22/10/2018)

Siantar Hetanews.com- Pemerintah pusat melalui Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan seluruh sistim pengaduan pelayanan publik milik pemerintah daerah maupun provinsi, kabupaten dan kota dapat terintegrasi dengan Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  (SP4N).

Tujuannya agar pemerintah di daerah dapat menyelesaikan persoalan pengelolaan secara online, serta mendorong para pimpinan daerah agar menghubungkan sistim pengeleloaan pengaduan masing masing dengan sistim LAPOR-SP4N yang saat ini dikelola PANRB, untuk dapat memonitor apa yang menjadi keluhan masyarakat.

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan saran aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu dan tuntas. Saat ini tercatat sebanyak 24 Pemerintah Provinsi, 80 Pemerintah Kabupaten dan 28 Pemerintah Kota yang telah terhubung dengan sistim LAPOR-SP4N. 

Baca juga: Parluhutan: Keputusan Pansel Sudah Tepat, Jika Keberatan Gugat Ke PTUN

LAPOR telah ditetapkan sebagai Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. 

Sayangnya, kota Siantar belum melaksanakan layanan berbasis aplikasi itu sebagai salah satu wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat. Hal itu menjadi salah satu topik diskusi yang digelar LBH Pematangsiantar di Beggs Coffee Truck, Jalan Alteri, kota Siantar, Senin (22/10/2018).

Diskusi ini dihadiri oleh Torop Sihombing sebagai pengamat sosial, Imran Simanjuntak sebagai Akademisi, Praktisi Hukum dari Firma Hukum Parade 7 &Co, Mahasiswa, Pemuda dan Wirausaha.

"Kalau di provinsi Sumatera Utara masih Medan yan sudah membuat LAPOR. Kota Siantar belum, jadi kita mendorong pemerintah kota untuk memfasilitasi layanan aplikasi LAPOR untuk masyarakat Siantar," kata Parluhutan Banjarnahor dari LBH Pematangsiantar

Parluhutan mengatakan, apabila Pemko Siantar belum bersedia mengadakan aplikasi LAPOR di kota Siantar, maka pihaknya berupaya untuk merealisasikan aplikasi tersebut sebagai salah satu pengaduan masyarakat.

Meski demikian, partisipasi masyarakat sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan baik.

"Partisipasi masyarakat sangat penting dalam program ini agar program bisa berjalan dengan cepat dan kongkrit. Serta, perlu penguatan masyarakat dalam membangun kesadaran dan rasa kritis untuk mebangun kota secara mandiri," kata Torop Sihombing disela-sela diskusi.

Baca juga: Dua Advokat Beda Pendapat Tentang Proses Penjaringan Calon Direksi PDPHJ dan PDPAUS

Ketua LBH Pematangsiantar, Frans Simbolon mengatakan, perlu adanya pembuatan website aplikasi LAPOR di kota Siantar. Dia mengatakan, masih kerap ditemui banyak kasus pelayanan publik yang masih buruk di kota Siantar. 

Untuk itu, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau pengaduan melalui sarana berbasis online dan aplikasi tersebut. Selain itu, dengan adanya aplikasi berbasis online ini, dapat mendorong Pemko Siantar menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

"Di kota Siantar masih sering kita dapati pelayanan pemerintah yang dikeluhkan masyarakat. Misalnya warga mengeluh atas pelayanan yang ada di kelurahan. Tapi masyarakat enggan atau tidak tau mau kemana melapor," katanya.

Diakhir acara, diskusi yang dimoderatori oleh Sabar Simbolon dari LBH Pematangsiantar ini mencatat beberapa kesimpulan untuk menindaklanjuti program aplikasi LAPOR supaya direalisasikan di kota Siantar, sebagai sarana pengaduan untuk masyarakat, baik keluhan terhadap pemerintah dan pelayanan hukum.

Penulis: gee. Editor: edo.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!