HETANEWS

Indikasi Pungli Anggaran Panwaslu Kecamatan di Simalungun Harus Cepat Dituntaskan Bawaslu RI, Ini Alasannya

Salah satu mobiler Panwaslu Kecamatan di Simalungun yang tak kunjung ditarik pihak rekanan, meski masa sewanya sudah habis. Komputer merk Lenovo 14 inci ini harga sewanya Rp400 ribu per bulan dan disewa selama 9 bulan lamanya dan pengadaannya diambil alih oleh pihak Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) Kabupaten Simalungun waktu itu.

Siantar,hetanews.com- Dugaan pungutan liar (pungli) yang dialami pihak Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Simalungun harus cepat disikapi pihak Bawaslu RI.

Sehingga tidak mengganggu kinerja Bawaslu Kabupaten Simalungun dan termasuk Panwaslu Kecamatan nantinya, apalagi dalam mensukseskan Pemilu 2019 (Pileg dan Pilres).

Harapan itu disampaikan beberapa ketua Panwaslu Kecamatan saat dimintai tanggapan mereka, pasca turunnya pihak Pengawas Internal (PI) Bawaslu RI, dalam  melakukan pengawasan ke Bawaslu Kabupaten Simalungun, baru – baru ini.      

“Intinya, kita berharap banyak kepada Bawaslu RI agar masalah dugaan pungli anggaran Panwaslu Kecamatan di Simalungun segera disikapi. Kita tidak mau lagi, anggaran Panwaslu Kecamatan ‘dipermainkan’ dan termasuk soal mobiler tolong diusut tuntas,”ungkap salah seorang Ketua Panwaslu Kecamatan yang minta namanya jangan dimuat, saat dikonfirmasi via ponsel, Minggu (21/10/2018).   

Masih katanya, pihaknya (Panwaslu Kecamatan) juga menginginkan pihak Bawaslu RI, berani menindak tegas pihak – pihak yang terlibat masalah dugaan pungli ini.

Baca juga: Direktur Eksekutif SOPo Apresiasi Turunnya PI Bawaslu RI ke Bawaslu Simalungun dan Ini Harapannya

Baca juga: Dugaan Pungli Anggaran Panwaslu Kecamatan di Simalungun: Kabiro H2PI Bawaslu RI: Laporannya Nanti Diserahkan ke Sekjen dan Diperdalam

Baca juga: Sikapi Pemberitaan Dugaan Pungli, Bawaslu Simalungun Panggil Semua Ketua Panwaslu Kecamatan

Baca juga: Mobiler Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Simalungun Belum Ditarik, Rekanan Ini Kok Mau Rugi Ratusan Juta?

Baca juga: Kasihan...Panwaslih Kecamatan di Simalungun Diduga Kena Pungli, Ditotal Capai Rp1,7 Miliar

“Kita tidak usah sebut siapa saja oknum – oknum yang kita anggap terlibat karena saat dilakukan klarifikasi oleh Komisioner Bawaslu Simalungun, semua dugaan pungutan liar itu sudah kami sampaikan. Dan  termasuk soal penjualan topi bagi PTPS waktu Pilgubsu 2018, lalu,”tandasnya.   

Terpisah, ketua Panwaslu Kecamatan lainnya yang juga dihubungi via ponsel, Minggu malam (21/10/2018), mengaku sangat setuju jika oknum – oknum yang terlibat dalam dugaan pungli ini dipecat dan bila perlu diadukan ke aparat penegak hukum (APH).

“Intinya kita menantikan gebrakan Komisioner Bawaslu Simalungun dan termasuk Bawaslu RI, agar nama baik Bawaslu tidak tercoreng hanya karena ulah beberapa orang,”ujarnya.

Saat ditanya soal mobiler, ketua Panwaslu Kecamatan ini, mengaku heran, karena sampai sekarang mobiler tersebut tak kunjung ditarik oleh pihak rekanan.

“Memang aneh lah, sewanya habis bulan Agustus 2018 lalu, tapi sampai sekarang tidak ditarik. Dan ada kabarnya, mobiler itu mau dijual pula,”ungkapnya yang juga minta namanya tidak usah disebut.

             

Penulis: gun. Editor: gun.