Fri 16 Nov 2018

Dua Advokat Beda Pendapat Tentang Proses Penjaringan Calon Direksi PDPHJ dan PDPAUS

Ikatan Alumni Universitas Simalungun (IKA-USI) saat berunjuk rasa ke DPRD Siantar. (foto/gee)

Siantar,hetanews.com- Ikatan Alumni Universitas Simalungun (IKA-USI) ingatkan Wali Kota Siantar, Hefriansyah untuk tidak melantik jajaran direksi terpilih PDPHJ dan PDPAUS. 

Wali Kota juga didesak supaya membatalkan hasil penjaringan direksi karena dinilai melanggar Permendagri No.37 Tahun 2018.

Hal itu ditegaskan Reinhard Sinaga. Kata dia, Pemko Siantar seharusnya tidak meminta saran dari pengamat atau praktisi hukum. 

Lebih lanjut, ia mengatakan, terkait UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bila Wali Kota tetap menetapkan hasil kerja pansel, malah sebaliknya Wali Kota tidak tunduk dalam amanah Undang undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut.

"Jadi bila ada seorang pengamat menganalisa yg berbeda dengan IKA USI, tidak perlu menyarankan, tapi sarannya itu harus disampaikan kepada Wali Kota. Pengamat jangan seolah-  olah bagian dari pansel atau Wali Kota," tegas Advokad ini, Kamis (18/10/2018).

Kata dia, Wali Kota cukup membatalkan hasil penjaringan karena tidak sesuai dengan Permendagri No.37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD.

"Wali Kota harus batalkan pelantikan, bukan meminta saran atau pendapat dari pengamat. Karena, dilantik pun, itu tetap saja sudah menyalahi aturan,"pungkasnya.

Hal itu disampaikan Reinhard, menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Firma Hukum Parade 7 & Co, Parluhutan Banjarnahor.

Sebelumnya, pria berprofesi advokad itu, menilai keputusan pansel calon direksi PDPHJ dan PDPAUS, periode 2018-2022 sudah tepat. Pasalnya, tidak ada pelanggaran terhadap Undang-undang atau peraturan yang dilakukan pansel.

Penilaian tersebut, jelas dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Baca juga: IKA USI Surati DPRD Siantar, Desak Pembentukan Pansus

"Peraturan itu membuat semua BUMD termasuk dua perusahaan daerah di Kota Siantar harus mematuhinya," jelas dia, Rabu (17/10/2018), kemarin.

Banjarnahor menegaskan,  jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan keputusan pansel, seharusnya menempuh langkah hukum melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebab, keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pansel adalah keputusan tata usaha negara. Keputusan itu berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Oleh karena itu, PTUN yang berwenang memeriksa dan memutuskan semua sengketa tata usaha negara, apakah sudah sesuai dengan undang - undang dan peraturan yang berlaku. Dan yang menyatakan itu adalah melanggar hukum hanya keputusan pengadilan," paparnya. 

 

Penulis: gee. Editor: gun.