Siantar, hetanews.com - Setelah menyampaikan aspirasinya ke DPRD Siantar, Ikatan Alumni Universitas Simalungun (IKA-USI) akan menyurati lembaga legislatif tersebut untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.

IKA-USI meminta penjaringan calon direksi PDPHJ dan PDPAUS periode 2018-2022 dibatalkan, karena disinyalir prosesnya menyalahi aturan. Tidak itu saja, Walikota Siantar, H. Hefriansyah diminita supaya membubarkan Panitia Seleksi (Pansel) calon direksi.

"Senin ini kita akan surati DPRD. Kita akan menindaklanjuti tuntutan kita, agar DPRD Siantar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Kami menilai, proses penjaringan calon direksi ini adalah kebijakan walikota yang merugikan kepentingan orang banyak," kata Reinhard Sinaga, Kamis (18/10/2018).

Alumni Fakultas Hukum ini berharap, setelah surat tersebut dilayangkan, DPRD Siantar dan pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP).

"Di sana nanti kami akan dibuka, apa yang menjadi persoalanya. Kami siap menjelaskan apa-apa saja yang dilanggar selama proses penjaringan. Kami akan buka, dimana fungsi Sekda dan Assisten II dalam perusda ini, kita liat aja nanti," ungkapnya.

Dengan adanya pertemuan itu, jelas pria yang berprofesi advokad ini, pihaknya akan mendesak DPRD Siantar agar membatalkan pelantikan terhadap calon direksi terpilih, karena dianggap cacat hukum.

"Iya, kita berupaya agar Walikota Hefriansyah tidak melantik empat calon direksi terpilih. Itu menyalahi aturan," kata dia seraya mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum atas dugaan pelanggaran proses penjaringan calon direksi oleh Pansel.