Samosir, hetanews.com - Ketua DPC Gerindra Kabupaten Samosir, Mardan Sihotang menilai, pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan tidak sesuai dengan janji Bupati Samosir, Rapidin Simbolon saat kampanye Pilkada 2015 lalu.

Saat itu, Rapidin berjanji akan melaksanakan proses tender lebih awal sehingga bisa dikerjakan awal Februari setiap tahunnya. Paling lambat Mei. Namun yang terjadi saat ini jauh dari janji tersebut.

"APBD murni daerah ini selalu disahkan sebelum menyebrang tahun. Tetapi lelang proyek baru dilaksanakan pada bulan Agustus," ucap Ketua Mardan Sihotang, kepada hetanews.com, Rabu (17/10/2018).

Lebih lanjut anggota Komisi III DPRD Samosir ini menyarankan, agar proses tender untuk proyek anggaran tahun 2019 pelaksanaannya dipercepat. Sehingga tidak lagi mengalami keterlambatan.

Selain itu, Mardan Sihotang menilai, pembangunan yang dikerjakan di musim penghujan tidak bisa dijamin kualitasnya. Kendala lainya, pengerjaan proyek bisa terlambat karena setiap hari kawasan Samosir diguyur hujan.

"Jika pengerjaan terlambat ataupun ada dispensasi dari pemerintah setempat dengan menerapkan adendum waktu,   proyek  tersebut tidak bisa langsung di nikmati masyarakat. Masalahnya bukan karena lupa, tapi setiap program yang diluncurkan oleh pemerintah butuh alasan kepentingan yang matang. Lebih penting lagi dukungan politik yang bulat di dewan," ucap pemilik sertifikat dari Asosiasi Kontruksi ini. 

Untuk itu, dirinya menyarankan Bupati Samosir agar mencopot Kepala Bappeda karena tidak bisa menterjemahkan visi, misi yang mereka usung. Hanya saja, hingga saat ini tak kunjung dilakukan. Apalagi antara Kepala Bappeda dan Bupati Samosir memiliki hubungan keluarga.

"Jangan mempertahankan suatu jabatan karena ada hubungan keluarga, tetapi harus berdasarkan kecakapan dan profesionalitas kerja," tandasnya.

Menyinggung soal penataan tepi pantai Jalan Putri Lopian yang hanya berjarak dua meter dari tangga Hotel Dainang milik Rapidin Simbolon, Mardan mengaku jika usulan awal di Banggar (Badan Anggaran DPRD) disepakati reklamasi pantai. Bukan penataan tepi pantai atau bronjong. Namun tidak berdasar bila proyek itu dihentikan. Mengingat belum ada masyarakat yang melayangkan surat keberatan ke Komisi III sebagai mitra dari Dinas PU-PR. 

"Kami akan segera memanggil dinas terkait, bila surat keberatan dari masyarakat masuk ke Komisi III," ucapnya.