HETANEWS

Gubernur Sumut Diminta Evaluasi Kadis LH, DPRD: Ir. Binsar Situmorang Tidak Bermartabat

Kantor Gubernur Sumut. (foto/google)

Medan, hetanews.com - Pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mendesak Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengevaluasi keberadaan Ir. Binsar Situmorang sebagai Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (LH) Sumut. 

Hal itu terkait upaya pembatalan kontrak proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) senilai Rp2,7 miliar yang sudah dimenangkan PT. Zhafira Tetap Jaya (ZTJ) melalui tender terbuka.

Baca juga: DPRD: DLH Sumut Lakukan Pembohongan Publik

Ketua Komisi A DPRD Sumut, HM. Nezar Djoely, ST menilai tindakan Ir. Binsar Situmorang tidak mencerminkan semangat Sumut Bermartabat yang diusung Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah.

"Binsar Situmorang telah mencoreng nama baik gubernur yang saat ini menggelorakan semangat Pemerintahan Sumut yang bermartabat. Kacau dan sangat balau," tegas Nezar Djoely membalas konfirmasi hetanews.com, Selasa (16/10/2018).

Sebagai tindak lanjut, tambah Nezar Djoely, pihaknya (DPRD Sumut) segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Kadis LH Sumut agar dipertemukan dengan pihak pemenang tender. Saat ini, DPRD Sumut sedang mengumpulkan data terkait permasalahan tersebut.

"Atas surat yang masuk ke kita (DPRD Sumut) maka kami akan memanggil dinas terkait agar menjadi sebuah rekomendasi dewan atas gubernur. Sehingga menjadi perhatian dan catatan dalam menempatkan OPD-OPD yang berkualitas dalam Pemerintahan Sumut Bermartabat," tegas Nezar.

Baca juga: Batalkan Hasil LPSE, Wagub Segera Panggil Kadis LH Sumut

Sebelumnya, Direktur PT. ZTJ, Edi Effendy mengadukan tindakan Kadis LH Sumut yang belum juga menandatangani dokumen kontrak yang diajukan. Bahkan Ir. Binsar Situmorang terkesan hendak membatalkan proyek tersebut. 

"Jika ini benar-benar diputuskan pembatalamnya, maka baru pertama kali inilah kejadian di Pemerintahan Provinsi Sumut. Dimana proyek yang sudah ditenderkan dan kami menangkan tapi dibatalkan begitu saja," ucap Edi Effendy.

Edi menambahkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah dokumen atau surat keputusan dari DLH Sumut. Yakni, Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Konstruksi bernomor 02/TAP/POKJA043-PK/DLH-SU/2018 tertanggal 5 September 2018, surat  Perjanjian Dokumen Kontrak bernomor 2223.A/DIS.LH-SU/8/2018 dan Surat Permohonan Pinjam Pakai Tanah dari Dinas Lingkungan Hidup Sumut nomor 1873./Dis.LH-SU/8/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 ditujukan ke Bupati Humbahas.

Baca juga: DLH Sumut Tenderkan Proyek Bermasalah, Praktisi Hukum: Harus Digugat!

"Hingga Surat Penunjukkan Penyedia /Jasa(SPPBJ) dari Dinas Lingkungan Hidup Provsu bernomor 2213.A./Dis.LH-SU/S/2018 ditujukan ke perusahaan kami tertanggal 13 September 2018, yang tinggal ditandatangani KepalaDinas Lingkungan Hidup Provsu," katanya. 

Namun, hingga berita ini tayang, Selasa (16/10/2018), Kadis LH Sumut, Ir. Binsar Situmorang tak kunjung menandatangani dokumen kontrak yang mereka ajukan. 

Upaya hetanews.com mendapat konfirmasi dengan mendatangi kantor DLH Sumut di Jalan Teuku Daud, Medan tak berbuah manis. Pasalnya, sang Kadis disebut tengah dalam urusan dinas di Pulau Jawa selama dua minggu. Sekretaris DLH Sumut, Siti Bayu yang ditemui di kantor Gubernur Sumut, Senin (15/10/2018) pun tak dapat memberi tanggapan. "Bukan wewenang saya," ucapnya singkat sembari berlalu.

Baca juga: Batalkan Proyek, Kadis LH Sumut Digugat Pemenang Tender

Penulis: dores. Editor: anto.