HETANEWS

Hutan Lindung di Pollung Terus Disadap, Kerusakan Makin Meluas

Tampak pohon pinus disadap secara "ganas", di hutan lindung Pollung. (Foto/Rachmat Tinton)

Humbahas,hetanews.com- Lahan hutan lindung, di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas)  kian kritis dan rusak, diduga akibat maraknya pengrusakan lahan pohon pinus yang disadap.

Dimana hutan pinus, di area hutan lindung yang ada di Humbahas, juga sudah dieksploitasi pengelolaannya.

Rusaknya hutan lindung tersebut, diduga akibat aktivitas penyadapan getah pinus yang dikelola dengan tidak sesuai tahapan pengelolaannya.

"Saya begitu sangat prihatin dengan rusaknya pohon pinus yang berada di area hutan lindung yang ada di Parsingguran II Kecamatan Pollung, ekosistem hutan lindung termasuk tegakan pinus berpotensi besar akan mati,"kata Hotbel Banjarnahor, warga sekaligus Koordinator LSM KITA-PD Wilayah Sumatera Utara, Selasa  (16/10/2018).

Diketahui, sejumlah lahan pohon pinus yang berada di area hutan lindung, di beberapa titik yang dikelola sejumlah oknum pengusaha, izinnya diduga tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hingga mematikan tegakan batang pohon pinus di area hutan lindung.

"Pengrusakan ratusan hektare pohon pinus di area hutan lindung ini ada di wilayah Hutajulu , Parsingguran II. Pohon pinus rusak karena penyadap dan mematikan tegakan pohon pinus. Sementara itu izin pengelolaan hutan lindung telah diatur dalam Undang-undang, bahwa setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Ini sebagaimana diatur Pasal 50 Ayat (3) huruf e UU No 41 jo Pasal 55 KUHP, dan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar berdasarkan Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999,”papar Hotbel

Sementara itu, pengelolaan usaha getah pinus, di area hutan lindung, di beberapa titik di Kecamatan Pollung  tersebut diduga pula didalangi oleh pihak-pihak oknum kehutanan di daerah dan provinsi tanpa sepengatahuan pihak Pemkab Humbahas.

Sehingga masifnya perizinan terkait usaha  getah pinus yang tidak sesuai pengelolaannya, bahkan hingga menerima sejumlah fee dari hasil pengelolaan getah pinus itu, akibatnya pengelolaannya masif dan terus mematikan tegakan pohon pinus di area hutan lindung.

"Sekarang terjadi matinya tegakan pohon pinus di area hutan lindung, sementara itu perizinan terkait usaha tersebut terus masif dilakukan, tanpa melihat dampak yang akan terjadi ke depan. Sehingga akan terus merusak area hutan lindung, sementara itu dampak dari nilai ekonomis untuk masyarakat lokal pun tidak ada," tandasnya. 

Sementara itu, Kepala KPH Wilayah XIII Doloksanggul, Benhard Purba,  belum berhasil dikonfirmasi. Dirinya mengaku masih berada di luar daerah saat di telepon via selular.

Penulis: rachmat. Editor: gun.