HETANEWS

Sidang Perkara Perdata Atas Lahan Pasar Horas Ditunda

Ruangan sidang Cakra PN Siantar. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Sidang lanjutan perkara perdata atas lahan Pasar Horas Jaya ditunda. Pemko Siantar sebagai tergugat I tidak dapat menghadirkan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Siantar, Selasa (16/10/2018).

"Saksi berhalangan hadir hari ini, karena mendadak sakit. Jadi kami memohon agar penundaan sidang," kata Jiva Idra, Staf Bagian Hukum Pemko Siantar, sekaligus Kuasa Hukum Pemko Siantar.

Mendengar itu, Hakim Ketua yang dipimpin oleh Fitra Dewi menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa, 23 Oktober 2018. 

Pada kesempatan itu, Fitra Dewi juga menanyakan kepada tergugat III dalam hal ini BPN Siantar, atas kehadiran saksi yang akan memberikan keterangan dalam sidang. 

BPN Siantar yang diwakili oleh T. Sihotang menjawab, pihaknya dalam hal ini BPN Siantar belum dapat menghadirkan saksi dalam sidang perkara perdata No: 38/Pdt.G/2018/PN-Pms ini. 

Pemko Siantar dalam sidang perkara perdata ini sebagai tergugat I, PDPHJ sebagai tergugat II dan BPN Siantar sebagai tergugat III. Linawaty alias Gom Gim Kiat warga Medan Petisah, melalui Kuasa Hukumnya Law Office IMR & Associaties sebagai Penggugat.

Mereka melakukan gugatan atas sebahagian lahan yang dikelola oleh PDPHJ yakni Pasar Horas Jaya atau yang dikenal dengan sebutan Pajak Horas.

Pada tahun 2006, Linawaty pernah menyurati Pemko Siantar atas kepemilikan lahan tersebut. Surat kepemilikan lahan versi Linawaty ada dua. Yakni kepemilikan lahan seluas 1.200 meter dan 1.400 meter persegi di lahan Pajak Horas.

Sementara itu, surat atau dokumen kepemilikan lahan dan gedung Pasar Horas itu tidak dimiliki oleh Pemko Siantar. Padahal diketahui, Pasar Horas adalah salah satu aset milik Pemko Siantar yang saat ini dikelola oleh perusahaan daerah (PDPHJ).

Penulis: gee. Editor: anto.