HETANEWS

DPRD: DLH Sumut Lakukan Pembohongan Publik

Kantor Gubernur Sumut. (foto/google)

Medan, hetanews.com Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, ST., menuding Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut telah melakukan pembohongan publik.

Hal itu disampaikan terkait alasan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (LH) Sumut, Binsar Situmorang hingga belum menandatangani dokumen kontrak yang diserahkan PT. Zhafira Tetap Jaya (ZTJ) sebagai pemenang tender proyek pembangunan UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba.

Perlu diketahui, proyek tersebut sebelumnya diumumkan di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provsu melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan penjelasan proyek bernilai kontrak Rp2.759.300.000 dan bersumber dari APBD
Sumut TA 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kerja. Hasil tender itu menyatakan PT. ZTJ sebagai pemenang lelang yang diumumkan melalui aplikasi SPSE kepada ULP Provsu Pokja 043-PK dengan nomor: 02/UMUM/POKJA043-PK/DLH-SU/2018.

Baca juga: Batalkan Hasil LPSE, Wagub Segera Panggil Kadis LH Sumut

Namun, hingga saat ini, Kadis LH Sumut, belum menandatangani dokumen kontrak yang diajukan. Alasannya, lokasi lahan proyek yang belum jelas. Bahkan belakangan, di lokasi proyek yang terletak di Desa Bakkara, Kecamatan Bukit Raja, Kabupaten Humbang
Hasundutan (Humbahas) tersebut tengah berlangsung pembangunan rumah dinas dokter.

"Lelang hanya dapat dibatalkan oleh panitia jika tidak ada yang ikut hingga dua kali pelaksanaan. Namun kalau sudah ada pemenang lelang, proyek ini tak bisa dibatalkan," ucap Sutrisno kepada hetanews.com di tengah perjalanan menuju Polrestabes Medan,
Senin (15/10/2018).

Baca juga: DLH Sumut Tenderkan Proyek Bermasalah, Praktisi Hukum: Harus Digugat!

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan ini  juga menilai, alasan belum adanya lokasi lahan proyek yang disampaikan Kadis LH Sumut sudah mengada-ada. Hal itu juga menunjukkan perencanaan yang tidak benar dari DLH Sumut sebagai pemegang anggaran.

"Namanya sudah melakukan pembohongan publik. Ketika berani menayangkan di website berarti sudah siap perangkatnya, jenis pekerjaannya, tahu dimana mau dikerjakan. Tidak benar ini. Jadi ini bisa digugat oleh pemenang tender proyek tersebut," pungkas
SekretarisKomisi D DPRD Sumut ini.

Baca juga: Batalkan Proyek, Kadis LH Sumut Digugat Pemenang Tender

Sebelumnya, Senin (15/10/2018) sekitar pukul 09:00 WIB, hetanews.com mendatangi Kantor DLH Sumut di Jalan Teuku Daut, Medan. Dari staf yang ditemui diketahui jika Kadis LH Sumut, Binsar Situmorang sedang tidak berada di tempat. Padahal saat itu, Wakil Gubernur Sumut, H. Musa Rajekshah, M.Hum tengah menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak dari Belanda, Korea dan Swedia terkait penanganan limbah di Ruang Kaharuddin Nasution lantai XIII Kantor Gubernur Sumut.

Sekretaris DLH Sumut, Siti Bayu Nasution yang ditemui enggan memberi komentar dengan alasan. "Bukan kapasitas saya soal pembatalan proyek," ucapnya singkat.

Penulis: dores. Editor: anto.