HETANEWS

Batalkan Hasil LPSE, Wagub Segera Panggil Kadis LH Sumut

Kantor Gubernur Sumut. (foto/google)

Medan, hetanews.com - Permasalahan proyek pembangunan UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba  di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Utara (Sumut) membuat gerah Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Musa Rajekshah, M.Hum. 

Ditemui hetanews.com di Kantor Gubernur Sumut, Senin (15/10/2018), H. Musa Rajekshah, M.Hum mengatakan akan mencari tahu permasalahan sebenarnya.

 "Saya sudah terima laporan, baik dari pengusahanya sendiri maupun di dewan (DPRD) tentang permasalahan tersebut," tutur Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck. 

Untuk itu, dalam waktu dekat, dirinya akan menyurati Dinas Lingkungan Hidup Sumut terkait permasalahan tersebut. 

"Saya belum panggil secara resmi Dinas Lingkungan Hidup. Nanti akan saya pertanyakan apa permasalahannya untuk kita cari solusinya," janjinya. 

Baca juga: Batalkan Proyek, Kadis LH Sumut Digugat Pemenang Tender

Perlu diketahui, proyek pembangunan UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba tersebut sebelumnya diumumkan di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provsu melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan penjelasan proyek bernilai kontrak Rp2.759.300.000 dan bersumber dari APBD Sumut TA 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kerja. 

Ada sejumlah peserta lelang yang mengikuti tender dengan lokasi lahan terletak di Desa Bakkara, Kecamatan Bukit Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tersebut. Hingga 5 September 2018 PT. Zhafira Tetap Jaya (ZTJ) keluar sebagai pemenang tender. Hal itu diumumkan melalui aplikasi SPSE kepada ULP Provsu Pokja 043-PK dengan nomor: 02/UMUM/POKJA043-PK/DLH-SU/2018.

Hanya saja, hingga berita ini tayang, Sabtu (13/10/2018), Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (LH) Sumut sebagai pengguna anggaran belum menandatangani format dokumen kontrak yang diajukan pihak PT. ZTJ selaku pemenang tender sekaligus penyedia barang/jasa. Padahal, sesuai jadwal, penandatangan kontrak harus sudah dilakukan 14 September 2018.

"Informasi yang saya dapatkan, Kadis tidak mau menandatangani kontrak karena lokasi pembangunannya belum jelas. Bahkan saat ini sedang dilakukan pembangunan rumah dinas dokter di lokasi itu," ucap Edi Efendy selaku Direktur PT. ZTJ kepada hetanews.com belum lama ini. 

"Ini tentu aneh dan baru pertama kali terjadi di Sumut. Kalau memang lokasinya belum pasti, mengapa proyek ini diumumkan dan ditenderkan? Sepertinya Kadis terkesan menutup-nutupi soal ini," sesal Edi seraya meminta DLH Sumut konsisten dan komit merealisasikan hasil ketetapan pemilihan seperti hasil pengumuman di SPSE kepada ULP Provsu Pokja 043-PK dengan nomor: 02/UMUM/POKJA043-PK/DLH-SU/2018.

Untuk itu, Edi menegaskan, pihaknya akan menempuh jalur hukum jika DLH Sumut membatalkan PT. ZTJ selaku pihak yang berhak mengerjakan proyek pembangunan UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba sebagaimana pengumuman hasil tender. Terlebih alasan yang terkesan dibuat-buat. 

"Ya terpaksa, Bang. Kami pasti adukan ke instansi hukum terkait, termasuk Gubernur Sumatera Utara atas ketidakadilan yang kami dapatkan ini," pungkasnya. 

Baca juga: DLH Sumut Tenderkan Proyek Bermasalah, Praktisi Hukum: Harus Digugat!

Sementara itu, praktisi hukum, Muhammad Erwin, SH., M.Hum menilai DLH Sumut telah melakukan tindakan melawan hukum dengan mengumumkan dan melaksanakan tender satu proyek bermasalah. 

"Jadi ini masalahnya bukan pada pemenang lelang atau tender tetapi tindakan melawan hukum yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan menenderkan proyek bermasalah pada lahan," tegas Erwin yang dihubungi hetanews.com
melalui saluran seluler, Sabtu siang.

Adanya permasalahan alas hak lahan proyek tersebut, lanjut alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ini, menunjukkan jika pihak DLH Sumut tidak melakukan cek secara menyeluruh sebelum dilakukannya tender lelang. 

Pengacara yang tengah menyelesaikan doktoralnya ini pun mengingatkan pemenang tender untuk tidak menerima tawaran pemindahan lahan lokasi proyek. Selain membenarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan DLH Sumut, pemenang proyek bisa terkena masalah. Bahkan dirinya menyarankan untuk menggugat DLH Sumut secara hukum. 

"Ya harus digugat! Kalau opsi (pemindahan lahan, red) diterima, kita sama saja ikut irama mereka dan itu juga bisa bermasalah. Kan menang tender yang di lahan itu, bukan lahan ini. Padahal selama proses tender hingga pengumuman pemenang kita kan sudah keluar
 biaya. Harus digugat!" pungkas Erwin.

Penulis: david. Editor: anto.