HETANEWS

DLH Sumut Tenderkan Proyek Bermasalah, Praktisi Hukum: Harus Digugat!

Kantor Gubernur Sumut. (foto/google)

Medan, hetanews.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Utara (Sumut) telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menenderkan proyek bermasalah. Gugatan hukum harus dilakukan.

Hal itu disampaikan praktisi hukum Muhammad Erwin, SH., M.Hum, terkait proyek pembangunan UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba yang hendak dibatalkan secara sepihak oleh DLH Provsu setelah melalui proses tender dan pengumuman pemenang tender.

Perlu diketahui, proyek ini sebelumnya diumumkan di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provsu melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan penjelasan proyek bernilai kontrak Rp2.759.300.000 dan bersumber dari APBD Sumut TA 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kerja. 

Baca juga: Batalkan Proyek, Kadis LH Sumut Digugat Pemenang Tender

Ada sejumlah peserta lelang yang mengikuti tender tersebut. Hingga 5 September 2018 PT. Zhafira Tetap Jaya (ZTJ) keluar sebagai pemenang tender. Hal itu diumumkan melalui aplikasi SPSE kepada ULP Provsu Pokja 043-PK dengan nomor: 02/UMUM/POKJA043
-PK/DLH-SU/2018.

Namun, hingga, Sabtu (13/10/2018), Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (LH) Sumut tak juga menandatangani format dokumen kontrak yang diajukan pihak PT. ZTJ selaku pemenang tender sekaligus penyedia barang/jasa. Padahal, sesuai jadwal, penandatangan kontrak harus sudah dilakukan 14 September 2018.

Informasi yang diterima hetanews.com, Kadis LH Sumut tidak mau menandatangani kontrak karena lokasi pembangunannya belum jelas. Lokasi proyek yang terletak di Desa Bakkara, Kecamatan Bukit Raja itu ditengarai tidak memiliki alas hak yang jelas. Pasalnya, di lahan tersebut juga sedang berlangsung pembangunan rumah dinas dokter. 

"Jadi ini masalahnya bukan pada pemenang lelang atau tender tetapi tindakan melawan hukum yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan menenderkan proyek bermasalah pada lahan," tegas Erwin yang dihubungi hetanews.com
melalui saluran seluler, Sabtu siang.

Adanya permasalahan alas hak lahan proyek tersebut, lanjut alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ini, menunjukkan jika pihak DLH Sumut tidak melakukan cek secara menyeluruh sebelum dilakukannya tender lelang. Karena itu, dengan
membatalkan proyek tersebut, DLH Sumut telah melakukan perbuatan one prestasi.

Adanya penawaran opsi pengalihan lokasi lahan proyek, lanjut Erwin tidak dapat diterima oleh akal sehat. "Sebab, di dalam tender kan sudah ditentukan lokasi lahannya. Kalau lokasi lahan diganti, meskipun dengan pekerjaan yang sama, proyek tersebut harus ditenderkan ulang. Itu tidak benar," tegasnya.

Erwin yang tengah menyelesaikan doktoralnya ini pun mengingatkan pemenang tender untuk tidak menerima opsi tersebut. Karena hal itu sama saja membenarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan DLH Sumut.  Bahkan dirinya menyarankan untuk menggugat DLH Sumut secara hukum. 

"Ya harus digugat! Kalau opsi (pemindahan lahan, red) diterima, kita sama saja ikut irama mereka dan itu juga bisa bermasalah. Kan menang tender yang di lahan itu, bukan lahan ini. Padahal selama proses tender hingga pengumuman pemenang kita kan sudah keluar
biaya. Harus digugat!" pungkas Erwin.

Penulis: tim. Editor: anto.