HETANEWS

Batalkan Proyek, Kadis LH Sumut Digugat Pemenang Tender

Kantor Gubernur Sumut. (foto/google)

Medan, hetanews.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) bakal digugat oleh rekanan. Gugatan tersebut terkait proyek pembangunan gedung UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba yang diindikasi hendak dibatalkan. 

Informasi didapat hetanews.com, proyek ini sebelumnya diumumkan di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provsu melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan penjelasan proyek bernilai kontrak Rp2.759.300.000 dan bersumber dari APBD Sumut TA 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kerja. 

Ada sejumlah peserta lelang yang mengikuti tender tersebut. Hingga 5 September 2018 PT. Zhafira Tetap Jaya (ZTJ) keluar sebagai pemenang tender. Hal itu diumumkan melalui aplikasi SPSE kepada ULP Provsu Pokja 043-PK. Bahkan pengumuman nomor: 02/UMUM/POKJA043-PK/DLH-SU/2018 memberi ketentuan untuk sanggahan lima hari kerja yang disampaikan dengan bukti dan secara online kepada pengguna anggaran yaitu DLH Sumut. 

Hanya saja, hingga berita ini tayang, Sabtu (13/10/2018), Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (LH) Provsu tak juga menandatangani format dokumen kontrak yang diajukan pihak PT. ZTJ selaku pemenang tender sekaligus penyedia barang/jasa. Padahal, sesuai jadwal, penandatangan kontrak harus sudah dilakukan 14 September 2018.

Kepada hetanews.com, Direktur PT. ZTJ, Edi Efendy mengaku tak mengetahui jelas alasan Kadis LH Provsu hingga belum menandatangani formulir kontrak yang telah dibuat. Namun, dari sisa waktu yang ada, Edi menduga jika sang Kadis ingin membatalkan proyek tersebut secara sepihak. 

"Informasi yang saya dapatkan, Kadis tidak mau menandatangani kontrak karena lokasi pembangunannya belum jelas," ucap Edi. 

Edi menambahkan, lokasi proyek yang terletak di Desa Bakkara, Kecamatan Bukit Raja itu ditengarai tidak memiliki alas hak yang jelas. Pasalnya, di lahan milik Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) tersebut juga sedang berlangsung pembangunan rumah dinas dokter. 

"Ini tentu aneh dan baru pertama kali terjadi di Sumut. Kalau memang lokasinya belum pasti, mengapa proyek ini diumumkan dan ditenderkan? Sepertinya Kadis terkesan menutup-nutupi soal ini," sesal Edi. 

Untuk itu, Edi meminta DLH Provsu konsisten dan komit merealisasikan hasil ketetapan pemilihan penyedia barang/jasa yang telah diumumkan. Hal itu mengingat tahapan yang telah mereka lalui dari pelelangan hingga penetapan pemenang tender tidak mudah. Terlebih pihaknya telah menggunakan jasa konsultan untuk proyek tersebut. 

Edi juga menegaskan, pihaknya akan menempuh jalur hukum jika DLH Provsu membatalkan PT. ZTJ selaku pihak yang berhak mengerjakan proyek pembangunan UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba sebagaimana pengumuman hasil tender. Terlebih alasan yang terkesan dibuat-buat. 

"Ya terpaksa, Bang. Kami pasti adukan ke instansi hukum terkait, termasuk Gubernur Sumatera Utara atas ketidakadilan yang kami dapatkan ini," pungkasnya. 

Penulis: tim. Editor: anto.