HETANEWS

Mobiler Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Simalungun Belum Ditarik, Rekanan Ini Kok Mau Rugi Ratusan Juta?

Abun (kiri) dan salah satu mobiler Panwaslu Kecamatan di Simalungun yang belum ditarik pihak rekaanan meski masa sewanya telah lama berakhir. (foto/kolase)

Siantar,hetanews.com- Pengadaan mobiler untuk Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Simalungun masih penuh teka – teki dan layak diusut oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan.

Apalagi, hingga kini, Kamis (11/10/2018), mobiler tersebut tak kunjung ditarik oleh pihak rekanan, CV Gabe Indo Perkasa dan penanggungjawabnya bernama Abun.

Padahal, sesuai kontrak yang disepakati antara pihak Bawaslu Simalungun dengan rekanan tersebut, bahwa masa pakai mobiler itu telah berakhir pada bulan Agustus 2018, lalu. Dan saat ini sudah memasuki pertengahan bulan Oktober 2018. Atau sudah hampir satu setengah bulan lebih dibiarkan oleh pihak rekanan tersebut.  

Dengan belum ditariknya mobiler, berupa laptop, printer, kursi, meja dan lemari tersebut, maka pihak rekanan diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Karena per bulannya, biaya sewa mobiler itu sebesar Rp118 juta yang harus diterima pihak rekanan tersebut. Benarkah begitu?    

Seperti penuturan Abun, saat dikonfirmasi hetanews.com, beberapa waktu lalu, bahwa sesuai kontrak dengan Kepala Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) Kabupaten Simalungun, Rikardo Turnip, bahwa mobiler tersebut, mulai dipakai (dibayar) sejak bulan 11 tahun 2017 hingga 8 Agustus 2018 atau 9 bulan lamanya.

Baca juga: Terkait Pengadaan Mobiler Panwaslu Kecamatan di Simalungun, hanya Pertanyaan Ini Mendapat Jawaban

Baca juga: Ini Pengakuan Rekanan Pengada Mobiler Panwaslu Kecamatan di Simalungun

Namun saat dipertegas, berarti masa sewa mobiler itu sudah lewat karena saat ini sudah masuk bulan Oktober 2018.

Menanggapi itu, Abun  mengatakan, bahwa sebenarnya dia mau menarik semua mobiler itu, namun masing – masing Panwaslu Kecamatan katanya bermohon agar jangan ditarik dulu karena belum datang mobiler pengganti.

Dan terkait anggaran keseluruhan mobiler tersebut? Abun dengan santai menjawab, bahwa sesuai rencana anggaran biaya (RAB), masing – masing Panwaslu Kecamatan, dibebankan sebesar Rp3,7 juta per bulannya.

Sehingga kalau ditotal, lanjutnya, Rp3,7 juta dikali 32 Kecamatan di Kabupaten Simalungun, maka jumlah uang yang diterimanya melalui sistim transfer rekening, yaitu berkisar Rp118 juta per bulannya, belum dipotong pajak sebesar 10 persen.

Masalah mobiler ini muncul kepermukaan karena harusnya pengadaan mobiler itu, merupakan gawean pihak Panwaslu Kecamatan, namun di perjalanannya malah diambil alih oleh pihak Panwaslu Kabupaten.

Seperti di Kota Siantar, pengadaan mobiler Panwaslu Kecamatan tidak kedengaran diintervensi oleh pihak Panwaslu (Bawaslu) Siantar.  

Kok bisa beda ya, toh sama – sama Bawaslu daerah tingkat dua?        

Penulis: gun. Editor: gun.