Tue 11 Dec 2018

BKD Teledor, 118 Guru Honor Siantar Kesulitan jadi ASN

Pertemuan antara FGHI, DPRD Komisi II, BKD dan Dinas Pendidikan, di gedung DPRD Siantar, Kamis (11/10/2018). (foto/gee)

Siantar,hetanews.com- Sebanyak 118 Honor K2 (Kategori II) di kota Siantar, terancam tak jadi Apatur Sipil Negara (ASN). Sementara kota Siantar, pada tahun 2018 ini tak dapat formasi CPNS. 

Ratusan Honor K2 kota Siantar ini, lulus ujian pada tahun 2013. Mereka bekerja sebagai tenaga Guru, tenaga administrasi di kedinasan dan rumah sakit umum, di kota Siantar.

Mayoritas Honor K2 itu, berusia 35 tahun ke atas, dan sudah menjadi tenaga honor selama belasan tahun. Sementara usia mereka yang sudah melebihi persyaratan sebagai ASN.

Ratusan Honor K2 ini, membentuk Forum Guru Honor Indonesia (FGHI). Mereka memperjuangkan diri dari tahun 2014, agar Pemko Siantar memprioritaskan mereka sebagai ASN.

"Kenapa sih gak bisa? Mulai tahun 2014 kami hanya dengar Pemko Siantar bilang 'kami upayakan'. Nyatanya sampai sekarang tidak ada. Kami sudah capek demo. Habis energi,"kata Lundu Tamba, Kordinator FGHI, saat gelar pertemuan, di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Siantar, Kamis (11/10/2018).

Anggota Komisi II DPRD, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Siantar, gelar pertemuan untuk mencari jalan keluar atas keluhan para Honor K2 tersebut. 

Lundu Tamba berharap,  ada bentuk real dari Pemko Siantar, untuk mengupayakan Honor K2 di Siantar dapat menjadi ASN.

"Kenapa di daerah lain bisa buat rekomendasi ke pusat, memohon Honor K2 Tahun 2013 diangkat jadi PNS. Kenapa Siantar enggak, gimana nasib kami yang sudah tua-tua ini," katanya.

Dalam upaya itu, BKD mengaku telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar pengangkatan Honor K2 ini diprioritaskan, pada penerimaan CPNS 2018.

Permohonan itu, kata Sekretaris BKD, Jan Purba, disampaikan pada Mei 2018 lalu. Namun sampai saat ini, formulasi CPNS di kota Siantar tidak ada. Padahal kota Siantar sendiri kekurangan 400 Guru untuk sekolah dasar.

Anggota Komisi II, Eliakim Simanjuntak, menilai persoalan ini diakibatkan keteledoran BKD Siantar. Dia mengatakan, persoalan tersebut bukan terjadi secara tiba - tiba. 

Mengingat kekurangan Guru dan kekosongan formula CPNS di Siantar.

"Kenapa BKD dan Pemko tidak menangggapi selama ini. Pernah gak, BKD melaporkan, bahwa Siantar ini kekurangan guru? Ini kan, ranah BKD yang memperjuangakan honor ini,"kata mantan Ketua DPRD Siantar ini.

Menurut Jan Purba, untuk mengakomodir tuntutan Honor K2 tersebut, kata dia, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dibuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Program ini direncanakan setelah penerimaan CPNS selesai dilakukan. Meski ada kesempatan untuk PPK tersebut, para Honor K2 menolak kesempatan tersebut. Alasannya, penerimaan tersebut tidak memprioritas Honor K2 yang sudah lama mengabdi.

Diakhir pertemuan, DPRD Siantar berjanji memfasilitasi perwakilan FGHI untuk ikut bersama-sama dengan BKD, memohonkan agar pemerintah pusat segera menerima pengangkatan 118 Honorer menjadi ASN.

Penulis: gee. Editor: gun.