Tue 11 Dec 2018

Benarkah Sepertiga Bangunan PT. SBSJJ Berdiri di Atas Hutan Negara?

Peletakan batu pertama PT SBSJJ oleh wakil Bupati Simalungun, Amran Sinaga. (foto/tim)

Simalungun, hetanews.com - PT. Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ) ditengarai berdiri di atas lahan Hutan Register 18, yang masih menjadi penguasaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Padahal, pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada 27 September 2017 lalu dihadiri Wakil Bupati Simalungun, Amran Sinaga, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bona Uli Rajagukguk, Rospita Sitorus.

Informasi terbaru yang diterima tim liputan khusus hetanews.com menyebutkan, terdapat 3 PKS yang berada di Kecamatan Hatonduhan. Yakni PT. Sawita Jaya Sejahtera (SJS), PT. Hatonduhan Dearma Sawita (HDS) dan PT. SBSJJ.

Sebelumnya pendirian ketiga PKS ini sarat dengan berbagai polemik yang menyertainya. Dimana ketiga PKS disebut-sebut masih berada di atas tanah yang dikuasai negara secara langsung.

Baca juga: Pangulu Buntu Bayu Diperiksa Jaksa Terkait Ijin PKS Tak Sesuai Aturan

Seperti PT. SJS. Informasi terakhir, jajaran PT. SJS dipanggil pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun perihal perijinan pendirian PKS yang disebut-sebut menyalahi aturan hukum.

"PT. SJS kabarnya dipanggil kejaksaan, perihal masalah ijin. Sementara PT. SBSJJ yang jelas bermasalah dan sepertiga lahannya berada di atas kawasan hutan tidak pernah diperiksa," ungkap sumber yang meminta indentitasnya dirahasiakan.

Sumber juga menyebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) P.579/Menhut.II/2014, berikut peta lokasinya, PT. SBSJJ yang berada di Huta IV Nagori Buntu Bayu, Kabupaten Simalungun ini terindikasi sebagian bangunannya berada di atas tanah Hutan Lindung.

"Ada sekira sepertiga kalau tidak salah ya, bangunan PKS itu berada di atas tanah hutan negara," beber sumber.

Terkait hal ini, sumber mengatakan, justru PT. SSJ dan PT. HDS yang menjadi "bulan-bulanan" media elektronik maupun cetak hingga berujung pada pemanggilan serta penundaan pembangunan PKS pada waktu itu.

"Kalau pemerintah bersedia secara tegas, silahkan diaudit perihal perijinan dari ketiga PKS itu. Nanti bakalan ketahuan siapa sebenarnya yang membangun PKS di atas hutan negara," paparnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Simalungun, belum dapat dimintai keterangan terkait informasi ini.

Lalu, benarkah sepertiga bangunan PKS PT. SBSJJ berada di atas tanah hutan yang dikuasai langsung oleh negara?

Penulis: tim. Editor: anto.