Wed 17 Oct 2018

Robert: 4 Nama Calon Direksi Lolos UKK Belum Tentu Jadi Direksi

Robert Tua Siregar. (foto/dokumentasi)

Siantar, hetanews.com - Satu persatu kejanggalan pada penjaringan calon direksi PD-PHJ dan PD-PAUS serta tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Panitia Seleksi (Pansel) terhadap 22 calon direksi mulai terlihat.

Pansel mengumumkan 4 nama calon direksi yang lulus UKK. Keempat calon itu masing-masing 2 calon direksi di PD-PHJ dan 2 lainnya di PD-PAUS. Sementara 18 calon direksi dinyatakan tidak lulus.

Baca juga: Pengumuman Seleksi Direksi Perusda Langgar Permendagri, Soleh: Engga Ada Masalah Kalau Hanya 2

Sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyebutkan, Pansel minimal menyerahkan 3 nama calon direksi untuk satu BUMD kepada Walikota.

Sementara hasil penilaian UKK tersebut hanya 2 calon direksi yang dinyatakan lulus UKK di satu perusahaan daerah. Sementara yang lulus keseluruhan UKK berjumlah 4 calon direksi di dua perusahaan daerah.

Robert Tua Siregar, salah satu Tim Penguji UKK mengatakan, hasil UKK yang telah diumumkan oleh Pansel lewat website Pemko Siantar itu belum menjadi penentu ke-empat nama tersebut diangkat menjadi direktur.

Dia menjelaskan, masih ada tahapan wawancara oleh walikota sebagai pemilik dua perusahaan daerah itu. Walikota akan menentukan komposisi dari jabatan yang akan diduduki para calon direksi tersebut.

"Yang diumumkan itu masih hasil UKK. Itu belum menjadi hasil yang menentukan jadi direktur. Kita hanya menyerahkan hasil UKK ke Pansel. Kemudian wawancara itu selanjutnya kita serahkan ke walikota sebagai pemilik perusahaan," jelasnya, Kamis (11/10).

Lebih lanjut ia menjelaskan, apabila hasil penilaian UKK itu dinilai tidak layak oleh walikota, maka keempat orang tersebut boleh jadi tidak ditempatkan sebagai direktur. "Jadi, semuanya keputusanya di tangan walikota," imbuhnya.

Robert mengakui, sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2018 hasil UKK tersebut diserahkan minimal 3 dan maksimal 5 nama untuk satu perusahaan daerah. Hanya saja, kata dia, hasil UKK terdapat 4 nama calon direksi yang lulus.

Disinggung apakah hasil UKK tersebut cacat demi hukum karena telah melanggar Permendagri tersebut, Robert mengatakan pihaknya sudah menyarankan supaya Pansel segera melakukan penjaringan ulang.

Baca juga: Goklif Manurung: Tahapan UKK Calon Direksi Tak Mengacu Permendagri

"Kalau hasil UKK itu tetap. Bukan tidak sah. Makanya kita sarankan supaya Pansel secepatnya melakukan penjaringan ulang calon direksi, untuk mengisi kursi direksi yang kosong," pungkasnya.

Ia menampik jika pihaknya melakukan penjaringan untuk mencari orang orang yang sempurna untuk memimpin dua perusahaan plat merah tersebut.

"Kita bukan mencari orang yang sempurna, tapi dalam tahapan UKK sudah ditetapkan berapa nilai yang dibutuhkan," ungkapnya.

Pemko Siantar memiliki dua perusahaan daerah atau Perusda yang umumnya dikenal dengan sebutan BUMD. Kedua perusahaan itu adalah PDPHJ dan PDPAUS. Komposisi direktur di masing-masing perusahaan itu diisi empat jabatan direktur.

Ketua Pansel, Budi Utari, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas PDPHJ sampai saat ini belum menanggapi konfirmasi terkait Permendagri No. 37 Tahun 2018 tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Siantar ini terkesan mengelak konfirmasi wartawan.

Penulis: gee. Editor: anto.