Tue 11 Dec 2018

Goklif Manurung: Tahapan UKK Calon Direksi Tak Mengacu Permendagri

Goklif Manurung. (foto/google)

Siantar, hetanews.com - Sampai saat ini Panitia Seleksi (Pansel) belum menentukan tahapan lanjutan pascapengumuman hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) terhadap calon direksi PDPHJ dan PDPAUS periode 2018-2019.

Sekretaris Pansel Calon Direksi PDPAUS dan PDPHJ, Muhammad Akhir Harahap mengatakan, empat calon direktur yang lulus dipastikan akan dilantik menjadi direktur. 

Dua diantaranya di PDPHJ dan dua lagi di PDPAUS. Sementara struktur jajaran direksi di dua perusahaan daerah dijabat oleh empat direktur. Oleh karenanya, sebanyak empat kursi direktur di dua perusahaan itu masih kosong.

Padahal sesuai Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyebutkan, Pansel minimal menyerahkan 3 nama calon direksi dan maksimal 5 untuk satu perusahaan daerah kepada walikota. 

Baca juga: Pengumuman Seleksi Direksi Perusda Langgar Permendagri, Soleh: Engga Ada Masalah Kalau Hanya 2

Menanggapi hal itu, mantan inisiator gerakan pedagang pasar tradisional kota Siantar, Goklip Manurung mengatakan, penjaringan calon direksi dan tahapan yang dilakukan Pansel ditemukan sejumlah kejanggalan.

Tahapan UKK yang dilakukan, kata Goklif tidak sesuai dengan diatur dalam Permendagri tersebut. Seharusnya, jelas Goklif, Panitia seharusnya mengumumkan satu persatu hasil tahapan tersebut.

"Lalu sekarang diumumkan hanya dua orang, sementara formasi satu perusahaan ada empat orang. Kalau sesuai Permendagri, Pansel diperintahkan menyerahkan lima orang, tapi yang lulus cuma dua orang. Kita tidak tahu kalau ini murni penilaian UKK," kata Goklif pada hetanews.com, Kamis (11/10/2018).

Menurut Goklif, pengumuman hasil UKK seharusnya yang diumumkan bukan pemenangan jabatan direksi. Akan tetapi nama-nama peserta yang lulus pertahapan seleksi. Oleh karena itu, ia menilai penjaringan calon direksi dan tahapan UKK yang digelar kali ini sudah tidak sesuai dengan Permendagri.

"Pansel sudah mengumumkan hasil UKK berakhir. Pertanyaannya, apakah yang dua itu dapat dilantik. Sementara formasi Direksi ada empat orang. Kalau dilakukan penjaringan ulang untuk calon direksi, itu sudah memakan banyak biaya,"  pungkasnya.

Sampai saat ini, Pansel masih belum menentukan apakah akan dilakukan penjaringan ulang untuk kebutuhan 4 direksi di dua perusahaan tersebut.

Goklif menanggapi, sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyebutkan, biaya yang diperuntukkan untuk penjaringan calon direksi dibebankan dari APBD.

"Untuk mencari empat calon direksi di dua perusahaan daerah kan, harus seleksi kembali. Berarti seleksinya tahun depanlah karena biaya seleksi dibebankan ke APBD. Kalo dipaksakan tahun ini, Pemko bisa kena delik aduan," katanya.

Penulis: gee. Editor: anto.