HETANEWS

P-APBD Ditolak, Pemko Siantar Jangan Teledor Lagi

Siantar, hetanews.com - Sekretaris Tim Anggaran Pemko Siantar,  Adiaksa Purba mengatakan pihaknya telah menyurati pemerintah atasan dan pusat. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk memohonkan P- APBD Tahun Anggaran 2018 itu disahkan. 

"Harapan kita ada toleransi, ternyata tidak ada toleransinya untuk itu," katanya, Selasa (9/10/2018).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Siantar ini mengatakan, meski pihaknya telah menyurati pemerintah pusat, tetap juga upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

"Pemprovsu sampai ke pusat sudah kita surati. Cuma jawaban dari pemerintah pusat tetap sama. Kalau ada yang prinsipil silahkan diperwakan, itu kata mereka," ungkapnya.

Dengan itu, kata dia, hal hal yang mendesak atau yang prinsipil nantinya akan di Perwakan. Jika tidak dinilai tidak prinsipil, kata dia, maka nantinya akan ditampung dalam APBD 2019. 

Ia menerangkan, adapun hal yang prinsipil misalnya; adanya surat dari pemerintah atasan mengenai pengalokasian anggaran yang harus dikerjakan, Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), Perubahan Pendapatan  dari pemerintah pusat.

Adiaksa menambahkan, tidak disahkannya P-APBD tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan ia menilai jika P APBD Tahun Anggaran 2018 itu 'tidak paku mati'.

"Banyak daerah yang tidak melakukan P APBD. Selama ini kalau ada kegiatan kegiatan yang pentingkan kita Perwakan, jadi tidak ada hal hal yang mendasar dengan PAPBD itu," ungkapnya.

Pemko Siantar seharusnya lebih jeli dalam batas batas waktu sehingga keteledoran tersebut tidak terulang diwaktu akan datang.

"Keterlambatan memang hanya dua hari, dua hari itu ketepatan bukan hari kerja. Lagian ini kan baru pertama kali diberlakukan. Harapanya ada toleransi, ternyata tidak ada toleransi itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemko Siantar dan DPRD Siantar akhirnya menyetujui Perubahan APBD (P-APBD) Tahun anggaran 2018 saat rapat penutupan  paripurna VI DPRD Siantar, di gedung Harungguon  Bolon, Selasa (2/10) Siang.

Ketua DPRD Siantar, Marulitua Hutapea yang ditemui usai rapat Paripurna mengatakan, penyelenggaraan paripurna pembahasan P-APBD dimulai Jumat 21 September 2018 berakhir di hari Selasa 2 Oktober 2018.

Sementara, di dalam lampiran Permendagri No 33 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 itu disebutkan bahwa: Dalam hal Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah akhir bulan September 2018, maka Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Penulis: gee. Editor: bt.