HETANEWS

Catat! Ini Pesan Presiden Jokowi untuk Pendamping Desa

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan di Kantor Bupati Deliserdang, Sumatera Utara, Senin (8/10/2018). (foto/istimewa)

Deliserdang, hetanews.com - Presiden Republik Indonesia,  Ir. H. Joko Widodo bersama istri, Iriana Joko Widodo bertemu dengan ribuan pendamping desa dari seluruh Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam, Senin (8/10/2018). 

Gubernur Sumatera Utara, Edy Ramayadi bersama Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis turut mendampingi Presiden pada kunjungan kerjanya itu. 

Dikatakan Jokowi, setelah membangun infrastruktur diharapkan semua pihak termasuk pendamping desa dapat membangun manusia desa. Menurut dia, pemerintah selama tiga tahun fokus pada pembangunan infrastruktur desa. "Dana desa bukan hanya untuk membangun infrastruktur, sudah saatnya kita membangun manusianya, kita ingin manusia Indonesia sudah sehat sejak dalam kandungan," ujarnya.

Sejak tahun 2015 hingga 2017 kata Jokowi, ada anggaran dana sebesar Rp187 triliun untuk dana desa. Dana tersebut diharapkan Jokowi dapat digunakan sebaik-baiknya. "Saya titip dana yang seperti ini harus tepat sasaran. Oleh sebab itu, ada pendamping desa. Banyak negara mau belajar dengan kita apa itu dana desa, bagaimana pengelolaanya, manfaatnya, apa efeknya," ujarnya.

Dulu, kata Jokowi, perputaran ekonomi hanya ada di Jakarta dan kota- kota besar.   Dengan kata lain, desa jadi terlupakan. Untuk itu, dana desa akan bermanfaat untuk rakyat desa. 

"Pembangunan desa tidak boleh setengah- setengah dan tidak boleh basa basi, ini harus betul bermanfaat. Ada pembangunan irigasi, jembatan dan saya ingatkan agar barang- barang itu pembeliannya agar di desa dan sekitarnya, agar perputaran uang di desa jadi besar," katanya. 

Kepala desa, Pendamping Desa, Guru PAUD, Posyandu dan lainnya harus terintegrasi. Menurut Jokowi manfaatnya akan kelihatan tidak hanya setahun dan dua tahun saja bahkan bisa lima atau 10 tahun. 

Selain itu, Jokowi berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan komponen terkait bisa bersama-sama memanfaatkan dan memantau penggunaan dana desa. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI,  Puan Maharani mengatakan sesuai arahan presiden, pemdampingan desa dan pengawasannya terus ditingkatkan. Tahun depan, anggaran desa ditingkatkan dari Rp60 triliun menjadi Rp73 triliun. "Kualitas pekerja pendamping desa kami perbaiki dari tadi yang di pusat dan dialihkan di provinsi, hingga diseleksi menggunakan sistem online," katanya.

Selain itu, pendampingan juga dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan sosialisasi serta meningkatkan kapasitas pendamping desa.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Eko Putro Sandjojo, Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto, Pangdam I BB, M. S. Fadhilah Sabrar, Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan. 

Penulis: david. Editor: anto.