HETANEWS

Buntut Eks Kades Diperiksa Tipikor, Sekretaris Inspektorat Samosir Ditanyai Wartawan Terkait Dana Desa

Sekretaris Inspektorat Pemkab Samosir, Amon Sormin, menyambut baik kedatangan beberapa wartawan daerah itu, Kamis (4/10/2018), sekitar pukul 13.30 WIB, di jalan Rianiate, kecamatan Pangururan, kabupaten Samosir. (foto/stm)

Samosir,hetanews.com- Kepala Inspektorat Kabupaten Samosir, Waston Simbolon, diwakili sekretarisnya, Amon Sormin, menyambut baik kedatangan beberapa wartawan daerah itu, Kamis (4/10/2018), sekitar pukul 13.30 WIB, di jalan Rianiate, kecamatan Pangururan, kabupaten Samosir.

“Tak seperti kepala BPBD ,dengan alasan belum makan siang, kita ditolak mentah-mentah,”tutur salah satu wartawan, sambil senyum.

Kedatangan wartawan tersebut, diantaranya dari media visual, S Manurung dan J Sitanggang serta wartawan media online Mata Lensa, R Sihole, yaitu untuk konfirmasi tentang adanya temuan - temuan yang diduga adanya tindak pidana korupsi (tipikor) oleh beberapa oknum kepala desa yang ada di Samosir, khususnya dalam pengalokasian dana desa.

Menurut mereka, selain kekurangan dari kepala desa, ini juga merupakan kelalaian dari dinas yang membidanginya.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu wartawan mempertanyakan, bagaimana Kepala Desa (Kades) bisa terlapor sebagai dugaan tindak pidana korupsi, terutama dalam pengalokasian dana desa? Bukannya pekerjaan dana desa itu diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peran serta masyarakat? Kemudian selain BPD dan masyarakat, bukankah dalam papan proyek pekerjaan dana desa itu juga ada tercantum TP4D? Sebelum kepala desa membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), bukankah sudah dilakukan pengecekan dari dinas terkait ke lapangan? Lalu peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Masyarakat Desa (PPAMD) dan pihak kecamatan, bukankah mereka juga berfungsi sebagai fasilitator desa? “Mohon bapak sekretaris menjelaskan sebagaimana mestinya,”ujar wartawan tersebut.

Mendengar pertanyaan itu, Sekreraris Inspektorat Samosir, mengatakan, “kita selalu berusaha membuat kinerj yang terbaik untuk desa. Saat kami tau, bahwa dalam pengalokasian dana desa ada yang tidak bagus, kami langsung menyurati kepala desanya. Bentuk - bentuk teguran yang kami lakukan, berupa pengembalian dan perbaikan atas kinerja kepala desa dalam pengalokasian anggaran,”jelasnya.

Selanjutnya, seharusnya para Kades sudah tau apa yang harus dikerjakannya, apalagi ini soal anggaran.Karena selain Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pemerintah juga menyediakan pendamping desa dan kemudian BPD, beserta masyarakat adalah sebagai fungsi kontrol, paparnya.

Akan tetapi, jika masih ada Kades yang terjerat keranah tindak pidana korupsi, ini sudah merupakan kekurangan besar bagi unsur-unsur dari pemerintahan itu sendiri, tandsanya.

Baca juga: Mantan Kepdes Tamba Dolok Diperiksa Tipikor Polres Samosir

“Kepala Desa dan BPD harusnya bersinergi dalam melaksanakan pemerintahan di desa, karena dengan kerjasama yang bagus antara kepala desa dengan BPD serta melibatkan masyarakat, pasti akan meminimalisir adanya penyelewengan anggaran. Saya rasa keterangan saya sudah bisa kita pahami bersama,”jelas Amon Sormin.

Kemudian Amon juga memberikan masukan kepada wartawan. “Jika berkenan, kami juga berharap kepada wartawan dan LSM yang ada di kabupaten Samosir, agar melibatkan dirinya dalam fungsi kontrol, guna meminimalkan adanya indikasi korupsi dan pelanggaran-pelanggaran hukum, khususnya di desa,”harapnya.

Pertemuan selama 1 jam itu, diwarnai dengan saling tutur sesama batak, sambil minum kopi dan terlihat santai adanya. Saya merasa senang atas kedatangan teman-teman dari media untuk berbagi informasi dengan Inspektorat Kabupaten Samosir. Kami akan selalu terbuka kepada media atas informasi tentang kinerja kami di Inspektorat, khususnya tentang desa, tutup Amon.

Penulis: stm. Editor: gun.