HETANEWS

Lindungi Hak ASN yang Tersandung Kasus Korupsi, Plt Gubernur Temui Kepala BKN Bahas Soal Aturan Pemecatan

Bengkulu, hetanews.com-Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan sepakat terkait penegakkan hukum dan menciptakan birokrasi bersih serta produktif. Namun harus memperhatikan  hak-hak pegawai. Ini terkait rencana pemecatan ASN yang tersandung kasus korupsi. Temuan di lapangan, mayoritas ASN yang terlibat kasus korupsi bukan pelaku utama.

Namun dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN. Sehingga masih perlu pembahasan yang lebih komprehensif sebelum melakukan pemecatan. “Dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan perlindungan ASN terhadap  surat keputusan bersama terkait pemecatan pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor,” ujar Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Selasa (2/10) usai menemui Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Ia mencontohkan, tim PHO yang hanya melegitimasi sekitar 15% dari kegiatan proyek, mendapat honor Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu dan dinyatakan bersalah. Hingga harus diberhentikan secara tidak hormat.

Perlakuan tersebut sama dengan yang korupsi puluhan bahkan ratusan miliar dan terbukti memperkaya diri melalui kekuasaannya. Dalam waktu dekat dikatakan Rohidin, BKN akan berkoordinasi dengan MenPAN RB dan KPK agar penegakkan hukum terkait pemecatan ASN benar-benar dilaksanakan berkeadilan dan memberikan manfaat terhadap perbaikan kinerja ASN.

“Tadi BKN telah memberi sinyal sepakat, bahwa yang dihukum sesuai SKB ini adalah pelaku utamanya. Namun perlu pembahasan lagi agar ada pemahaman dan interpretasi yang sama terhadap peberlakuan UU ini,” ujar Rohidin.

Sebelumya, Rohidin juga telah menyuarakan hal tersebut ke Korpri Pusat. Sehingga dilakukan judicial review terhadap terhadap undang undang tersebut. Dalam pelaksanaan SKB tersebut, juga diperlukan pertimbangan yang berkeadilan dengan melihat bobot korupsinya, modus dan lama hukumannya. 

sumber: news-sg

Editor: sella.