Siantar, hetanews.com- DPRD Siantar, khususnya Komisi I, diminta untuk kembali belajar Undang - undang terkait keterbukaan publik. Hal ini terkait dengan "diusirnya"  wartawan dari ruangan Komisi I saat melakukan peliputan. 

Seperti disampaikan Imran Nasution, Kordinator Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Siantar-Simalungun saat dikonfirmasi, Senin (1/10/2018).

Imran mengatakan, pers bekerja dilindungi oleh Undang - undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kemerdekaan Pers dan HAM. " Sehingga jika Komisi I DPRD Siantar anti terhadap wartawan, berarti mereka tidak mengakui undang - undang di NKRI," tegasnya.

Dijelaskannya, dalam Undang - undang keterbukaan informasi publik UU No 14 tahun 2008, Komisi I seharusnya memberi ruang kepada pers untuk memberikan informasi agar disebarluaskan kepada publik. " Tugas pers untuk mencari, memperoleh berita,  sehingga jika hal ini dihalangi jelas melanggar konstitusi," urainya.

Dalam hal ini, Imran menjelaskan, jika Komisi I DPRD Siantar tidak mengerti UU Pers, maka ia menyarankan agar anggota DPRD  Siantar ini kembali mempelajarinya. 

"Harus belajar lagi mereka, apalagi mereka kan pejabat publik," tandasnya sembari tersenyum.

Sebelumnya, ketua Komisi I DPRD Siantar, usir wartawan untuk meliput berita, saat kondisi rapat sedang berlangsung, Jumat sore (28/9/2018), lalu. Saat itu, Ketua Komisi I, Hotman Kamaludin Manik, menyuruh wartawan keluar.

"Keluar dulu bang, lagi rapat kami,"sebut Kamal kepada wartawan yang belum sempat duduk di ruangan tersebut.

Mendengar hal ini, tak ingin berdebat, wartawan langsung keluar dari ruangan tersebut.

Anehnya, dalam rapat kerja dengan sejumlah SKPD tersebut, hanya ruangan Komisi I yang tertutup, sedangkan ruangan Komisi II dan III terbuka untuk wartawan.