HETANEWS.COM

Wali Kota Siantar Diminta Tindak Lanjuti SK 3 Menteri

Wali Kota Siantar, Hefriansyah saat menyalami ASN Pemko Siantar. (foto/gee)

Siantar,hetanews.com- Wali Kota Siantar, Hefriansyah didesak segera menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, No 182/6597/SJ, No 15 Tahun 2018 dan No 153/KEP/2018.

Tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Sipil Negara (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Surat keputusan bersama 3 menteri itu, meliputi penjatuhan sanski, berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang kepada PNS tersebut, dan kemudian penjatuhan sanksi kepada PPK dan pejabat yang berwenang, apabila tidak melaksanakan penjatuhan sanksi. 

Meski penyelesaian dari keputusan tiga menteri tersebut paling lama Desember 2018, namun harapannya Wali Kota, Hefriansyah, selaku PPK di pemerintahan birokrasi di Siantar segera menindaklanjuti hal tersebut. 

"Ini harus ditindak lanjuti langsung oleh Wali Kota, tidak harus menunggu ini sampai bulan Desember. Masyarakat Siantar butuh pemerintahan yang bersih dari korupsi,"kata praktisi hukum, Adven Zetro Nainggolan, kepada hetanews.com, Senin (1/10/2018), saat dimintai tanggapanya, mengenai adanya 10 PNS di Siantar yang dinyatakan menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penulis: gee. Editor: gun.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!