HETANEWS

Izin GO-Jek Di Siantar Tidak Ada, Pemko Diminta Tinjau Ulang

Rapat pertemuan Komisi III DPRD Siantar dengan Dinas Perhubungan.(Foto/Teguh Pribadi)

Siantar hetanews.com- Keberadaan PT Go-Jek di kota Siantar saat ini masih dipertanyakan. Pemko Siantar diminta untuk melakukan peninjauan ulang terhadap status angkutan transportasi online itu. 

Hal itu terungkap saat rapat Dinas Perhubungan bersama Komisi II DPRD Siantar pada  pembahasan rancangan peraturan daerah tentang P-APBD 2018, Kamis (27/9/2018).

Ketua Komisi III DPRD Siantar, Hendra Pardede mempertanyakan status PT Go-Jek cabang Siantar ke Esron Sinaga selaku Kepala Dinas Perhubungan. 

Esron yang hadir saat itu bersama jajarannya memaparkan, jika sebelumnya pihaknya dan Pemko Siantar pernah melakukan pertemuan bersama PT Go-Jek Pusat. 

"Kita undang PT Gojek dari jakarta sama stakeholder. Aplikasinya gojek itu punya izin dari kementrian," paparnya.

Ia menambahkan, izin maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemko Siantar sama sekali tidak ada. 

"Kita gak bisa menutup, karena aplikasi. Mereka meminta kita agar sabar, kami tunggu. Hasilnya seperti ini. Keadaan mereka (di Siantar) memang ilegal," kata dia.

Meski demikian, Hendra kembali menanyakan langkah apa yang akan dilakukan Pemko Siantar, mengingat beroperasinya layanan transportasi online Go-Car dan Go-Ride di Siantar. 

"Jadi kalau sudah Ilegal apa dibiarkan? Kami meminta supaya pemko kembali melakukan peninjauan ulang tentang keberadaanya," kata Anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini.

Untuk itu, dia menyampaikan supaya Pemko menyikapi legalitas operasional Go-Jek di Siantar dan menyikapi permasalahan antara sejumlah masyarakat dengan perusahaan aplikasi itu.

Riduan Manik menanggapi, selama ini keberadaan transportasi online ini secara nasional bermasalah. Tim ahli Komisi III ini menyarankan agar pemerintah ikut meninjau ulang keberadaan Go-jek.

Penulis: gee. Editor: tom.