Medan, hetanews.com - Bentrokan yang terjadi antara mahasiswa dengan petugas kepolisian saat unjuk rasa di gedung DPRDSU harus diusut tuntas. Tak cuma itu, DPRDSU didesak menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil Kapoldasu dan Kapolrestabes Medan. 

Tuntutan itu disampaikan oleh massa ketika berunjuk rasa di kantor DPRDSU di Jln Imam Bonjol,  Medan, Senin (24/9/2018). Massa dari gabungan mahasiswa meliputi Universitas Panca Budi, USU dan UIN Medan tiba di gedung dewan pukul 12.45 WIB.

"Kami minta polisi yang memukul mahasiswa dipanggil dan diproses hukum. DPRDSU harus panggil RDP Kapoldasu dan Kapolrestabes Medan. Kenapa polisi terlalu agresif kepada mahasiswa," cetus Iskandar, salah seorang pengunjuk rasa.

Massa kemudian diterima anggota DPRDSU antara lain HM Nezar Djoeli, Muhri F Hafiz, Samsul Sianturi dan Sutrisno Pangaribuan. Nezar mengapresiasi aksi mahasiswa dan meminta mengirimkan surat resmi bila ingin DPRDSU menggelar RDP. 

"Masukkan surat kalian sore ini, saya janjikan 5 Oktober 2018 bisa kita RDP. Tapi kalo kalian demo, saya ajak kalian eleganlah tanpa aksi anarkis, apalagi memaksakan kehendak. Tugas kami parle. Artinya berbicara tentang masalah rakyat," beber politisi NasDem tersebut. 

Sementara itu, Muhri meminta mahasiswa berdemo ke kantor Gubsu. Karena sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemda, Gubsu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. 

"Kenapa kalian tak ke kantor Gubsu? Kalo ada masalah rakyat, ya Gubsu yang mengeksekusi, bukan DPRDSU. Belajarlah kalian. Sebab gubernur itu Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)," tegasnya. 

Sedangkan Sutrisno Pangaribuan menambahkan, secara prinsip DPRDSU akan mengundang berbagai pihak untuk membahas masalah bentrok mahasiswa dan polisi yang menyebabkan korban luka. Puas mendapat tanggapan, massa akhirnya membubarkan diri pukul 15.10 WIB.