HETANEWS.COM

PDPHJ dan PDPAUS Dinilai Tak Mampu Menambah PAD, Jajaran Direksi Didesak Buat Pertanggungjawaban

Gedung III dan IV Pasar Horas Jaya yang mengapit Jalan Merdeka, kota SIantar menjadi salah satu titik kemacetan. Pasar Horas Jaya dikelolah oleh Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya atau dikenal PDPHJ. (foto: Huget)

Siantar hetanews.com- Fraksi Hanura keadilan DPRD Siantar menilai Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aneka Usaha (PDPAUS) tidak mampu mendorong percepatan pembangunan di kota Siantar. 

Sesuai yang tertuang dalam peraturan daerah, salah satu tujuan didirikannya perusahaan milik Pemko Siantar itu ialah menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Fraksi Hanura Keadilan, Kennedy Parapat dalam penyampaian pandangan umum fraksinya saat rapat paripurna P-APDB 2018 yang digelar di gedung Harungguon Bolon menilai, PDPHJ dan PDPAUS  menimbulkan fenomena antagonis.

"Untuk itu kami memohon penjelasan walikota, dengan berakhirnya masa jabatan jajaran direksi kedua perusahaan itu, apakah jajaran direksinya  tidak melaporkan pertanggungjawaban selama satu periode?" pungkas Kennedy, saat membacakan pandangan fraksi dihadapan Walikota Hefriansyah, Senin (24/9/2018).

Baca juga: Kennedy: 2 Perusahaan Daerah Selama 4 Tahun Tak Pernah Berkontribusi

Diketahui selama ini, jelas Kennedy, Pemko Siantar telah memberikan pernyataan modal kepada ke-2 perusahaan itu. Namun perusahaan tersebut nyaris kolaps dan acap kali menimbulkan gejolak dan persoalan di internal.

"Tetapi kenyataanya, diakhir masa periodisasi dua perusahaan itu hanya menimbulkan banyak gejolak dan persoalan," jelas kennedy, menyinggung persoalan internal di tubuh PDPHJ.

Dilain sisi, Pemko Siantar melalui Panitia Seleksi (Pansel) tengah melakukan penjaringan calon direksi untuk dua perusahaan plat merah tersebut. Untuk itu Fraksi Hanura keadilan menyarankan agar dilakukan verifikasi faktual bagi calon direksi.

Baca juga: Pansel Hanya Lakukan Verifikasi Administrasi, Bukan Verifikasi Faktual untuk Calon Direksi

Belum lama ini, salah seorang pengamat kebijakan pemerintah  asal Kota Siantar, Goklif Manurung juga mengkritisi kebijakan Pemko Siantar dalam melakukan penataan di dua perusahaan daerah tersebut.

Goklip berpendapat, Pansel  seharusnya melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk calon yang akan diseleksi, supaya  diketahui keabsahan yang dimiliki para calon direktur.

"Meski penjaringan ini membutuhkan dana yang banyak, mengapa Pemko  untuk mendukung slogan Siantar Mantap Maju dan Jaya, sepertinya sangat perhitungan untuk melakukan verifikasi faktual? ini kan demi kemajuan perusahaan itu,"tukasnya.

Baca juga: Tinjauan Moral Para Legislator Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

Kemudian ia mendesak Walikota selaku pemilik perusahaan, agar dana penyertaan modal yang terbuang sia-sia di PDPHJ dan PDPAUS itu harus dipertanggung jawabkan, agar masyarakat tidak menganggap adanya dugaan konspirasi antara Pemko Siantar dengan pihak lain.

"Tragedi uang APBD yang terbuang sia-sia itu harus dihentikan, dan Rp.4,6 Miliar uang masyarakat yang tidak tau rimbanya harus dikembalikan,"pungkas Goklip.

Penulis: gee. Editor: edo.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!